Anggaran Milangkala Ke-14 Dipersoalkan, Miftah: Satu Rupiah Uang Rakyat Wajib Dipertanggungjawabkan

Irfan ramdiansyah
Miftah Mujahid, S.H., advokat dan pengamat kebijakan publik, mendesak Pemkab Pangandaran transparan dalam penggunaan anggaran Milangkala ke-14. (Foto: iNewsPangandaran.id)

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Perayaan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan masyarakat, kini turut diwarnai polemik anggaran. Sumber pembiayaan, besaran dana, hingga peruntukan anggaran kegiatan menjadi sorotan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran pun didesak membuka informasi secara transparan agar tidak memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Desakan itu disampaikan advokat sekaligus pengamat kebijakan publik, Miftah Mujahid, S.H. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka seluruh aspek pembiayaan peringatan hari jadi Kabupaten Pangandaran tersebut.

Menurut Miftah, perayaan hari jadi daerah memang penting untuk memperkuat kebersamaan. Namun, kemeriahan acara tidak boleh mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang publik.

"Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan masyarakat justru menimbulkan polemik akibat tidak adanya keterbukaan informasi mengenai anggarannya," tegas Miftah.



Editor : Irfan Ramdiansyah

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network