Pengujian Maladnimistrasi
Maladministrasi tidak selalu berkaitan dengan korupsi atau adanya niat jahat. Maladministrasi dapat berupa tindakan atau perilaku yang menyimpang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk penyimpangan prosedur, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, ketidakkompetenan, tindakan tidak patut, dan bentuk-bentuk lainnya.
Karena itu, peristiwa Jembatan Pongpet penting untuk diuji dari perspektif potensi maladministrasi.
Pertama , apakah terdapat penyimpangan prosedur? Hal ini harus ditelusuri melalui pertanyaan mendasar nan sederhana, apakah seluruh prosedur pengujian, pemeriksaan, dan penetapan kelayakan jembatan telah dilakukan sebelum digunakan? Apakah peresmian dilakukan setelah seluruh persyaratan keselamatan dipenuhi?
Proyek tidak boleh dianggap selesai hanya sebab konstruksinya telah berdiri. Infrastruktur publik baru dapat dikatakan siap apabila benar-benar telah memenuhi persyaratan untuk digunakan oleh masyarakat.
Kedua , perlu diuji kemungkinan adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Jika terdapat batas kapasitas pengguna jembatan, maka pembatasan tersebut bukan sekadar informasi. Ia merupakan bagian dari sistem keselamatan. Ketika pembatasan tidak dikendalikan secara efektif, perlu ditelusuri apakah terdapat pihak yang lalai menjalankan kewajiban pengawasan.
Ketiga , perlu diuji aspek kompetensi dan profesionalitas penyelenggara. Apakah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pengujian, dan penggunaan jembatan telah memiliki sistem mitigasi risiko yang memadai? Apakah risiko kelebihan kapasitas telah diidentifikasi? Apakah acara peresmian memiliki standar operasional keselamatan? Dan apakah telah dilakukan simulasi atau pengaturan terhadap kemungkinan terjadinya penumpukan orang?
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
