Siapa Sih yang Mengawasi MBG? Publik Bertanya, Ini Penjelasannya!

Dari bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan, semuanya harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan.

Lalu bagaimana dengan pengawasan eksternal?

Secara aturan, program pemerintah juga berada dalam pengawasan lembaga audit negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memiliki kewenangan melakukan audit penggunaan anggaran. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum pun bisa turun tangan.

Meski secara struktur terlihat berlapis, realita di lapangan kerap memunculkan tanda tanya. Di sejumlah daerah, jagat media sosial dan grup WhatsApp ramai memperbincangkan variasi menu yang dinilai monoton, kualitas sajian yang dipertanyakan, hingga dugaan kurangnya kontrol distribusi.

“Kalau memang ada pengawasan, kenapa keluhan masih terus bermunculan?” celetuk seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Pertanyaan ini tentu bukan tanpa alasan. Transparansi menjadi kunci. Publik berharap pengawasan tidak hanya sebatas administrasi di atas kertas, melainkan benar-benar menyentuh kualitas makanan yang diterima anak-anak setiap hari.

Pengawasan idealnya mencakup tiga aspek penting: kualitas gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran. Untuk urusan keamanan pangan, standar biasanya mengacu pada regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, terutama terkait higienitas dan kelayakan konsumsi bahan pangan.

Di sisi lain, sekolah juga memiliki peran kontrol sosial. Kepala sekolah dan guru menjadi pihak yang pertama kali mengetahui jika ada makanan yang kurang layak atau tidak sesuai standar. Laporan dari sekolah seharusnya menjadi alarm cepat bagi pelaksana program.

Program sebesar MBG memang tidak mudah dijalankan tanpa tantangan. Skala distribusi yang luas, jumlah penerima yang besar, serta dinamika suplai bahan pangan menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Namun justru di situlah pentingnya sistem pengawasan yang ketat dan terbuka.

Jika pengawasan berjalan optimal, MBG bukan hanya sekadar program pembagian makanan gratis. Ia bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda. Sebaliknya, tanpa kontrol yang kuat, program mulia ini berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.

Kini bola ada di tangan para pengawas. Masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar janji.

Editor : Irfan Ramdiansyah