"Pak Jeje waktu itu menegaskan jangan sampai masyarakat Pangandaran hanya jadi penonton. Kampus ini harus memberi manfaat nyata bagi anak-anak daerah," katanya.
Namun, Iwan menilai komitmen tersebut mulai goyah setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Unpad. Bahkan, pada masa Rektor Rina Indiastuti, persoalan kuota lokal sempat memicu protes dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Menurutnya, saat itu Jeje Wiradinata turun langsung menemui pihak rektorat untuk mempertahankan kesepakatan awal hingga akhirnya kuota bagi mahasiswa lokal kembali dijalankan.
Kini, persoalan serupa disebut kembali muncul di bawah kepemimpinan Rektor Unpad periode 2024-2029. Iwan menilai tidak lagi ada perlakuan khusus bagi calon mahasiswa asal Pangandaran sehingga mereka harus bersaing sepenuhnya dengan peserta dari seluruh Indonesia.
Akibatnya, jumlah mahasiswa asli Pangandaran yang diterima setiap tahun disebut merosot tajam, bahkan hanya berkisar lima hingga sepuluh orang.
Kondisi tersebut membuat Iwan melontarkan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini. Ia menilai pemerintah daerah harus lebih serius mengawal sejarah perjuangan berdirinya PSDKU Unpad agar investasi besar yang telah dikeluarkan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kampus itu berdiri di tanah Pangandaran dan dibangun dengan pengorbanan APBD yang luar biasa. Jangan sampai sejarah ini dilupakan. Kalau belum memahami prosesnya, silakan bertanya kepada para pelaku sejarah yang masih ada," tegasnya.
Ia pun mendesak Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, segera membangun komunikasi intensif dengan pimpinan Unpad guna menghidupkan kembali komitmen kuota minimal bagi warga lokal.
"Tujuannya sederhana, supaya semakin banyak anak Pangandaran yang bisa kuliah dan lulus sarjana di kampus yang dibangun dari perjuangan masyarakatnya sendiri. Sangat disayangkan kalau aset sebesar ini justru sulit dinikmati oleh putra-putri daerah," pungkas Iwan.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
