PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengevaluasi total Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) memicu gelombang kritik. Kebijakan yang bakal dibahas pada Juli mendatang itu dinilai tidak boleh dilakukan secara sepihak karena menyangkut masa depan pendidikan tinggi bagi putra daerah.
Sorotan muncul setelah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, mengungkapkan adanya sejumlah persoalan yang menjadi dasar evaluasi. Mulai dari standar akademik mahasiswa lokal yang dinilai belum memenuhi harapan hingga adanya beban anggaran masa lalu antara Pemkab Pangandaran dengan pihak Unpad.
Menurut Citra, kebijakan afirmasi berupa kuota 50 persen bagi putra daerah selama ini memunculkan persoalan di ruang kuliah. Ia menyebut, terdapat perbedaan cukup jauh antara nilai calon mahasiswa asal Pangandaran dengan standar reguler yang berlaku di Unpad.
"Yang menjadi masalah itu memang ada standar nilai yang jauh (di bawah standar)," ujar Citra saat ditemui di sela kegiatan Pangandaran Exploring Trail Adventure, Sabtu (27/6/2026).
Karena itu, Pemkab Pangandaran berencana menyiapkan program bimbingan belajar selama enam bulan bagi siswa-siswa lokal sebelum mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing tanpa harus mengorbankan kualitas akademik.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
