"Semua keputusan di SPPG malah ada di mitra saja. SPPI tidak punya keberanian sebelum mendapatkan restu dari mitra. Menurut saya itu sudah menyalahi aturan," ujarnya.
Ia juga menyoroti belum dilibatkannya Koperasi Desa Merah Putih maupun BUMDes setempat dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
"Intinya semua dikuasai, karena sudah bisa mengendalikan SPPI," katanya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala SPPG Pananjung Dua, Yusdhitiar Gunawan, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk atau menentukan supplier bahan baku. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dilakukan oleh pihak mitra, sedangkan SPPG hanya bertugas melakukan pengawasan kualitas barang yang masuk ke dapur.
"Tugas kami bersama tim office adalah melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan setelah barang datang. Kalau kualitas barang sesuai, masuk dapur dan diolah. Kalau tidak sesuai, dikembalikan ke supplier untuk diganti atau diganti supplier lain," ujar Yusdhitiar saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Ia menjelaskan setiap calon supplier terlebih dahulu mengajukan proposal harga yang kemudian diteruskan kepada pihak mitra untuk dilakukan kajian. Selain itu, supplier juga diwajibkan menyerahkan sampel produk guna menjalani proses pengujian sebelum memperoleh pesanan rutin.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
