“Ini masa yang sangat krusial bagi pemerintah daerah, terutama terkait kesiapan stok pangan, pengendalian inflasi, dan antisipasi lonjakan wisatawan menjelang libur Lebaran di berbagai destinasi wisata di Pangandaran,” ujarnya.
Wahyu juga menyoroti kondisi di Pangandaran, di mana kepala daerah baru saja dilantik dan belum sempat melakukan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Jika kepala daerah absen dalam waktu yang cukup panjang karena retreat, ada potensi terlambat dalam merespons permasalahan di daerah,” tambahnya.
Di tengah polemik ini, muncul kekhawatiran masyarakat terkait surat edaran dari salah satu partai politik yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke retreat.
Kebetulan, kepala daerah Pangandaran berasal dari partai tersebut. Namun, Wahyu menegaskan bahwa instruksi tersebut bukan larangan mutlak, melainkan hanya penundaan kehadiran.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
