"Sebenarnya kalau koordinasi dulu atau izin dengan pemilik tiang itu bukan hal yang susah," ujarnya.
Yang jadi masalah, kata Sony, mungkin karena punya niat yang tidak begitu bagus, ingin memakai infrastruktur milik perusahaan lain dan digunakan untuk mengambil klien yang sudah dibangun.
Padahal, bagi perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan hal seperti itu, tentu melanggar peraturan undang-undang nomor 36 pasal 7 tahun 1999.
"Perihal perizinan telekomunikasi salah satu konsekuensi yang saya tahu, itu terancam pidana selama 6 tahun atau denda Rp 600 juta," imbuh Sony.
Lanjutnya, jangan coba-coba menarik atau memasang kabel dan membangun jaringan sendiri tanpa izin yang jelas. Seperti yang terjadi di Pangandaran, satu perusahaan sudah keluar modal yang cukup tinggi dan membangun jaringan.
"Tapi, ada yang asal pakai (tanpa izin) terus merugikan lagi ke perusahaan yang bersangkutan," ujarnya.
Itu kerugian perusahaan yang legal, selain memakai infrastruktur tiang yaitu akan merusak kabel-kabel yang sudah ada.
"Jadi, sudah numpang, mengambil klien dan merusak kabel-kabel jaringan internet, konsekuensinya sudah benar-benar lumayan tinggi," kata Ia.
Menurutnya, kejadian seperti ini biasanya tidak terjadi kalau sesama anggota APJATEL.
"Karena, di APJATEL, mereka sudah pada tahu siapa pemilik tiang dan kabel jaringan internet tersebut," ucapnya.
Sehingga, ketika ada gangguan seperti ada jaringan internet yang mati, itu provider yang ada di lokasi tersebut akan dapat notifikasinya dan bisa langsung dibetulin.
"Yang sudah berjalan selalu di asosiasi itu selalu mengingatkan atau kordinasi tiap anggota atau (perusahaan) agar segera diperbaiki ketika ada masalah terhadap jaringan internet," pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
