Meski menyampaikan kritik, Herik menegaskan IJTI tetap meyakini Presiden Prabowo merupakan pemimpin yang mencintai jurnalis dan berpihak kepada rakyat. IJTI juga menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
Namun, jika pernyataan Presiden sebenarnya ditujukan kepada oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi atau tindakan premanisme, IJTI meminta penggunaan istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan stigma terhadap profesi jurnalis secara keseluruhan.
Selain itu, IJTI mengingatkan bahwa ucapan seorang Presiden memiliki dampak sosial dan politik yang luas. Oleh sebab itu, pemilihan kata dinilai harus dilakukan secara cermat agar tidak memicu intimidasi maupun pembatasan terhadap kebebasan pers.
Di tengah tekanan industri media akibat disrupsi digital dan persoalan kesejahteraan jurnalis, IJTI berharap pemerintah menghadirkan regulasi yang adil untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pers tanpa mengganggu independensi redaksi.
Herik menegaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Menurutnya, menghormati jurnalis yang bekerja sesuai kode etik sama dengan menjaga kebebasan rakyat dan martabat demokrasi di Indonesia.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
