Jika pencemaran terus meluas, bukan hanya lingkungan yang rusak. Nelayan pun terancam kehilangan sumber penghasilan. Data HNSI mencatat kerugian sektor perikanan di kawasan Batu Karas selama lima bulan terakhir telah menembus lebih dari Rp2 miliar.
Sementara di wilayah Bojong Salawe, kerugian nelayan diperkirakan sudah melampaui Rp1 miliar. Kondisi paling berat dirasakan nelayan tradisional yang hanya mampu melaut dalam radius dua hingga tiga mil dari garis pantai.
Atas kondisi tersebut, HNSI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Pertama, meminta area terdampak segera ditutup sementara dari aktivitas penangkapan ikan sampai hasil uji laboratorium kualitas air diumumkan secara resmi.
Kedua, pemerintah diminta memberikan kompensasi langsung kepada nelayan yang kehilangan penghasilan akibat penutupan wilayah tangkap.
Ketiga, pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran harus melakukan pemulihan lingkungan, termasuk rehabilitasi mangrove minimal tiga hektare sebagai bentuk ganti rugi ekologis terhadap kawasan konservasi yang terdampak.
Selain itu, Jeje juga mendesak Kesyahbandaran memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melintas di jalur pelayaran Pangandaran. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada dokumen administrasi, tetapi juga harus menyentuh kondisi fisik kapal secara menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Hingga kini, nelayan dan masyarakat pesisir masih menunggu hasil resmi uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup serta rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait tingkat pencemaran yang terjadi.
Sementara itu, sorotan publik semakin tajam. Masyarakat menanti langkah cepat pemerintah untuk menyelamatkan ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan, sebelum dampak pencemaran berubah menjadi bencana lingkungan yang lebih besar.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
