PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Ada yang busuk di balik indahnya ombak Pangandaran! Dugaan praktik kotor tiket palsu dan pungli di kawasan wisata ini terus mencuat, jadi buah bibir, dan kini mulai bikin gerah para wakil rakyat.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, angkat suara. Ia tak tinggal diam melihat kasus ini yang dinilai jalan di tempat. Dalam pernyataan tajamnya, Asep mendesak agar dugaan tiketing palsu dan pungli segera dibongkar habis, tak boleh ada yang ditutupi!
“Sepertinya ada kehati-hatian, agar yang salah memang salah, yang benar ya benar,” tegas Asep dengan nada serius saat ditemui, Kamis (17/7/2025).
Ya, kehati-hatian memang perlu, tapi bukan berarti lamban! Asep menegaskan bahwa penyelidikan ini tidak boleh berlarut-larut. Ia ingin semuanya terang benderang termasuk berapa besar kerugian yang sudah terjadi.
“Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Harus jelas tingkat kerugiannya seperti apa. Saya kira untuk secepatnya segera disimpulkan,” tandasnya.
Tak main-main, Asep menyinggung bahwa Inspektorat dan Polisi kini ikut turun tangan. Dua lembaga yang kini memegang kendali, jadi harapan terakhir masyarakat untuk menguak benang kusut di balik bobroknya sistem pengelolaan tiket di Pangandaran.
“Ya ini harus tuntas, saat ini kewenangan ada di mereka untuk menyelidiki,” katanya.
Meski begitu, Asep mengingatkan agar hukum tak dijadikan alat balas dendam, melainkan penyelesai masalah.
“Bukan berarti menghakimi orang, tapi hukum ini harus menyelesaikan,” tegasnya penuh makna.
Tak hanya itu, pria yang dikenal tegas ini juga mendorong agar kejadian memalukan ini menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Apalagi nama Pangandaran sebagai ikon wisata Jawa Barat ikut tercoreng.
“Ke depan harus seperti apa, pengelolaan tolgate jangan seperti sekarang. Harus dikembangkan!” tegasnya lagi.
Soal solusi? Asep melempar ide digitalisasi sistem tiketing. Tiket palsu dan pungli menurutnya bisa diminimalisir jika ada pembenahan sistemik, misalnya pakai e-money atau sistem teknologi lainnya.
“Apakah nanti pakai sistem e-money, atau konsepnya seperti apa, dari sekarang harus dikaji,” ungkap Asep yang tampak tak puas dengan sistem lama.
Tapi ia juga realistis. Apapun sistemnya, pasti ada saja oknum yang mencari celah. Namun ia tetap optimis, bahwa celah bisa dipersempit jika dikelola dengan niat baik.
“Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir,” pungkasnya.
Kasus ini bukan hanya soal tiket, ini soal kepercayaan publik, integritas pemerintahan, dan masa depan pariwisata Pangandaran. Apakah aparat dan pemerintah daerah berani bersih-bersih sampai ke lubang tikus terakhir? Atau justru memilih menutup mata? Kita tunggu saja episode berikutnya...
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
