PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penggunaan tiket palsu di sejumlah objek wisata Pangandaran mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Pangandaran. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan bahwa lemahnya pengawasan pada sistem tiketing membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Dalam pernyataannya pada Selasa (9/7/2025), Asep menyebut masih banyak celah dalam mekanisme masuk ke kawasan wisata, terutama di gerbang tol gate. Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan internal yang ketat.
“Oknum itu bisa ada di mana saja. Yang penting adalah pengawasan internal yang lebih intens dan terstruktur,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan teknis seharusnya menjadi ranah dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran. Badan ini, kata Asep, memiliki kapasitas untuk melakukan audit secara detail terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Inspektorat punya kewenangan teknis untuk melakukan pengawasan lebih dalam terhadap sistem yang berjalan,” lanjutnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
