Ketua DPRD kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, dirinya mewakili anggota DPRD Pangandaran, mendukung sepenuhnya upaya pemda dalam rangka pemulihan APBD Pangandaran, untuk stabilitas keuangan daerah dengan cara mengajukan pinjaman jangka panjang dengan pola portofolio.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan konsistensi hasil paripurna tentang APBD Tahun 2024 menjadi Perda.
"Kami siap berperan aktif dan mendorong pengajuan pinjaman jangka panjang dengan portofolio yang sedang diajukan oleh pemda Pangandaran sesuai dengan keputusan paripurna yang dilaksanakan 28 November 2023 kemarin," ucapnya kepada sejumlah wartawan Rabu (13/12/2023) siang.
Pinjaman Pemda tersebut akan digunakan untuk penyehatan keuangan daerah dan aktivasi program unggulan pada tahun 2024. Bila masyarakat ada yang tidak puas atau merasa tidak setuju itu hal yang biasa dan demokrasi.
"Yang terjadi defisit anggaran itu tidak hanya menimpa Kabupaten Pangandaran, bahkan Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten induk pun mengalami hal yang sama," ujarnya.
Kami sangat berharap, kata Asep, persoalan defisit anggaran pemkab Pangandaran jangan dipolitisasi, karena kalau dipolitisasi, maka muncul kebencian dan saling menyalahkan.
"Kami akan bersinergi mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan pemulihan APBD 2024, saya meyakini Bupati Pangandaran dengan DPRD sudah menyusun langkah-langkah strategis," jelasnya.
Sementara itu Koordinator Aksi Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran, Rohimat menyikapi terkait pinjaman pemda yang telah disetujui oleh DPRD.
"Kami akan mengawal pengajuan pinjaman jangka panjang dengan pola portofolio yang sedang diajukan pemkab Pangandaran dan meminta agar pemkab reaktivitas program unggulan pada tahun 2024," ungkapnya.
Menurutnya, paripurna pada tanggal (28/11) lalu itu sah berdasarkan hukum dan mengikat.
"Kami siap mengawal dalam pemulihan keuangan daerah Pangandaran," pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
