Dan kami bersama rekan rekan lainnya menyatakan sikap diantaranya:
1. Pemerintah harus lebih intens dalam melaksanakan sosialisasi dan transparansi;
2. Pemerintah tidak boleh anti kritik dan menerima berbagai aspirasi masyarakat;
3. Masyarakat tidak kehilangan etika dalam mengkritisi Pemerintah;
4. Kemaslahatan harus menjadi spirit utama dalam berbagai Sendi kehidupan;
5. Semua kritik harus konstruktif bukan destruktif;
6. Hal-hal yang menyangkut hukum dan regulasi tentu semua ada ranahnya dan harus di pertanggungjawabkan;
7. Apresiasi dan mendukung kinerja Pemerintah selama mendatangkan maslahah.
"kita mendukung upaya pemilihan APBD Kabupaten Pangandaran dengan pola Potofolio,"tegasnya.
Sementara itu Bupati Pangandaran Jeje wiradinata mengatakan, sosialisasi ini terus dilakukan kesetiap elemen- elemen masyarakat agar tahu maksud dan tujuannya.
"Saat ini, dialognya dilakukan dengan tiga sesi, banyak masukan dan pertanyaan di saat pemaparan,"kata Jeje.
Menurutnya, memang bagusnya sebelumnya dan nantinya kedepan setiap Perda, kebijakan atau pun kebijakan stategis dan perubahan yang mendasar harus di sosialisasikan terlebih dahulu.
"Kategori masyarakat ini ada 3, yang pertama yang penting pelayanan kesehatan, jalan, pendidikan, untuk hutang itu urusan Pemda," imbuhnya.
Dan yang ke 2 , ada yang masa bodo, dan untuk kelas menengah mungkin lebih banyak menanyakan dan sebagainya.
"Langkah kami dengan sosialisasi ini akan dilakukan hingga ke bawah, dan saat ini baru segment terbatas,"ungkapnya.
Untuk minggu depan berencana akan di lakukan sosialisasi sambil bersilaturahmi ke RT/RW.
" Bahkan kami pun akan mencoba mengundang kembali teman-teman yang kemarin tidak hadir, presidium ini kan pendiri Pangandaran yang harus di hormati betul, mungkin saja undangannya tidak sampai atau ada alasan lain. Kita akan cari waktunya untuk bersilaturahmi dan berdialog," pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
