PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Untuk Kesekian kalinya Bupati Jeje Wiradinata lakukan ekspose tentang Transparansi APBD dan strategi pemulihan APBD TA. 2024 kepada berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Pangandaran.
Bertempat di Gedung Islamic Centre Pangandaran, ekspose kali ini dilakukan kepada Tokoh agama, MUI, PC. NU, Muslimat, Muhamadiyah, Ansor, Fatayat dan Ormas-ormas islam yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sedikitnya ada 500 orang yang hadir.
Diketahui tujuan dari kegiatan ekspose ini adalah bagian dari transparansi program dan kegiatan yg sudah, sedang dan akan di laksanakan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
Ketua LDNU Kabupaten Pangandaran Ucu Saeful Aziz sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait dengan Transparansi Anggaran.
"Dalam ekspose, Bupati memaparkan pencapaian-pencapaian yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan," ucapnya.
Dari semua program kegiatan tersebut bahkan ada yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. "Sudah banyak kabupaten Pangandaran mendapatkan penghargaan," ujarnya.
Menurutnya, sangat disayangkan ada beberapa orang yang tidak hadir, padahal poko bahasannya menarik terkait permasalah yang sekarang sedang viral yaitu pinjaman jangka panjang atau Portofolio.
"Padahal ini adalah momentum yang sangat baik, dalam rangka mencari penjelasan dan kebenaran, biar kita semua paham dan tidak salah di saat ada warga masyarakat yang menanyakan,"ujarnya.
"Hari ini banyak sekali terjadi simpang siur informasi, sampai-sampai kita sulit membedakan informasi yang benar dan yang hoax's atau bohong," tambah Ucu.
Lanjut ia, mungkin hanya di Pangandaran ada transparansi Pemerintah daerah dengan membedah APBD di depan umum bahkan temen-temen awak media sendiri menyaksikan memaparkan APBD sangat terperinci.
"Ini zaman nya keterbukaan informasi publik dan Kabupaten Pangandaran telah membuktikan bahwa Kabupaten Pangandaran adalah salah satu Kabupaten yang terbuka dan transparan," jelas Ucu.
Selain itu menurut Ucu, yang hadir juga kagum terhadap sosok Jeje Wiradinata yang tidak mudah lelah fisiknya, memiliki typical Pemimpin yang kerja keras, terukur dan jelas outputnya.
"Kami para tokoh agama dan aktivis ormas islam, menyayangkan kepada para pihak yang mempolitisir permasalahan ini," kata Ucu.
Sangat bahaya apabila sebuah masalah bukannya dicarikan solusinya justru malah di politisasi, ini akan berakibat saling fitnah, saling benci, saling dendam, saling menghasut, apalagi apabila oknum sengkuni politik masuk, maka perpecahan akan sangat mudah terjadi.
"Kami tidak mengharapkan hal itu terjadi, kami mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat sebaiknya menahan diri, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan, tidak mudah diadu domba dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, agar Pangandaran konsusif penuh cinta damai, sehingga wisatawan betah ke pangandaran dan iklim investasi stabil sehingga APBD akan semakin cepat pulih," ujarnya.
Dan kami bersama rekan rekan lainnya menyatakan sikap diantaranya:
1. Pemerintah harus lebih intens dalam melaksanakan sosialisasi dan transparansi;
2. Pemerintah tidak boleh anti kritik dan menerima berbagai aspirasi masyarakat;
3. Masyarakat tidak kehilangan etika dalam mengkritisi Pemerintah;
4. Kemaslahatan harus menjadi spirit utama dalam berbagai Sendi kehidupan;
5. Semua kritik harus konstruktif bukan destruktif;
6. Hal-hal yang menyangkut hukum dan regulasi tentu semua ada ranahnya dan harus di pertanggungjawabkan;
7. Apresiasi dan mendukung kinerja Pemerintah selama mendatangkan maslahah.
"kita mendukung upaya pemilihan APBD Kabupaten Pangandaran dengan pola Potofolio,"tegasnya.
Sementara itu Bupati Pangandaran Jeje wiradinata mengatakan, sosialisasi ini terus dilakukan kesetiap elemen- elemen masyarakat agar tahu maksud dan tujuannya.
"Saat ini, dialognya dilakukan dengan tiga sesi, banyak masukan dan pertanyaan di saat pemaparan,"kata Jeje.
Menurutnya, memang bagusnya sebelumnya dan nantinya kedepan setiap Perda, kebijakan atau pun kebijakan stategis dan perubahan yang mendasar harus di sosialisasikan terlebih dahulu.
"Kategori masyarakat ini ada 3, yang pertama yang penting pelayanan kesehatan, jalan, pendidikan, untuk hutang itu urusan Pemda," imbuhnya.
Dan yang ke 2 , ada yang masa bodo, dan untuk kelas menengah mungkin lebih banyak menanyakan dan sebagainya.
"Langkah kami dengan sosialisasi ini akan dilakukan hingga ke bawah, dan saat ini baru segment terbatas,"ungkapnya.
Untuk minggu depan berencana akan di lakukan sosialisasi sambil bersilaturahmi ke RT/RW.
" Bahkan kami pun akan mencoba mengundang kembali teman-teman yang kemarin tidak hadir, presidium ini kan pendiri Pangandaran yang harus di hormati betul, mungkin saja undangannya tidak sampai atau ada alasan lain. Kita akan cari waktunya untuk bersilaturahmi dan berdialog," pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
