Dugaan Monopoli Suplai SPPG Sindangwangi Disorot, Karang Taruna Desak Yayasan Diaudit

"Karena diduga kuat untuk suplai akan diambil alih oleh pihak yayasan yang diduga sudah membuat koperasi ataupun usaha dagang," ujarnya.

Atas dugaan tersebut, Karang Taruna meminta persoalan tidak berhenti sebatas pemantauan DPRD. Mereka bahkan mendorong adanya pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan yayasan.

"Makanya kita minta yayasan tersebut diaudit, bukan hanya sekadar pemantauan saja," tegas Padna.

Di sisi lain, pengelola SPPG Sindangwangi membantah adanya praktik monopoli dalam pengadaan bahan makanan maupun kebutuhan operasional. Perwakilan pengelola SPPG Sindangwangi, Advi, mengatakan saat ini terdapat 27 supplier yang bekerja sama dengan SPPG.

Menurutnya, kerja sama dengan para pemasok dilengkapi dengan MoU, administrasi, hingga laporan.

"Monopoli enggak ada di kami, alhamdulillah. Semua supplier yang di luar koperasi itu ada MoU-nya jelas, administrasinya jelas, dan laporannya juga jelas," ujar Advi.

Ia menjelaskan, 27 supplier tersebut tidak hanya memasok bahan makanan. Sejumlah kebutuhan operasional seperti tali rafia, pengelolaan sampah, dan kebutuhan lainnya juga masuk dalam kerja sama dengan supplier.

"Supplier sekarang total 27. Termasuk operasional yang lain seperti rafia dan tali rafia, terus pengelolaan sampah dan lain-lain, kita ada MoU-nya," katanya.

Advi juga menjelaskan adanya perubahan sistem dalam pengelolaan pemasok.
Sebelumnya, terdapat UD yang terlibat dalam rantai pasok. Setelah dilakukan evaluasi, pengelola kini menggunakan koperasi.
Ia menegaskan koperasi tersebut tidak memiliki keterkaitan kepemilikan dengan yayasan pengelola SPPG.

"Koperasi pun perlu digarisbawahi tidak ada keter-sangkutpautan dengan yayasan. Yayasan hanya mengawasi koperasi tersebut," ujarnya.

Sementara terkait BUMDes Sindangwangi, pengelola SPPG mengakui sempat terjadi miskomunikasi. BUMDes yang sebelumnya terlibat sebagai pemasok disebut masih berpeluang kembali digandeng dalam pemenuhan kebutuhan SPPG.

"UMKM lingkungan kemarin ada, cuma karena pengelolaan kita sedang kita benahi, mungkin dikira kita berhentikan. Tapi tidak. Ke depannya kita akan gandeng lagi," katanya.

Kini, bola berada di tangan para pihak terkait.
DPRD Pangandaran mendorong persoalan diselesaikan melalui komunikasi dan duduk bersama. Sementara Karang Taruna meminta adanya audit untuk memastikan tidak terjadi monopoli dalam rantai pasok SPPG.

Di sisi lain, pengelola SPPG membantah tudingan tersebut dan menyatakan seluruh kerja sama dengan supplier telah memiliki administrasi yang jelas. Persoalan dugaan monopoli ini pun masih menunggu penyelesaian dan pembuktian lebih lanjut.

Editor : Irfan Ramdiansyah