Jembatan Pongpet dan Alarm Kegagalan Tata Kelola

MANEGER NASUTION 
PIMPINAN OMBUDSMAN RI

PERESMIAN sebuah jembatan sejatinya menjadi simbol kehadiran negara dalam memudahkan kehidupan masyarakat.

Baca Juga

Bukan Cuma Pantai, Pangandaran Kini Punya Playpad, Lapangan Padel Standar Internasional

Jembatan dibangun untuk menghubungkan yang terpisah, membuka akses ekonomi, mobilitas yang lebih mudah, dan menghadirkan rasa aman.

Namun, apa yang terjadi pada Jembatan Gantung Pongpet di Pangandaran justru menjadi masalah. Jembatan mengalami kerusakan ketika baru saja diresmikan dan dilintasi rombongan pejabat serta masyarakat.

Peristiwa itu tidak boleh dipandang hanya sekadar kecelakaan teknis. Tapi harus didalami, sesungguhnya, apa yang terjadi dari proses pembangunan hingga peresmian. 

Berdasarkan pemberitaan, jembatan ditutup untuk pemeriksaan, sementara penyebab kerusakannya perlu diuji secara teknis. Di sisi lain, terdapat informasi bahwa jumlah orang yang melintasi jembatan secara bersamaan melebihi pengaturan kapasitas yang seharusnya.

Di sinilah titik masalahnya. Apabila sebuah infrastruktur memiliki batas kapasitas tertentu, siapa yang bertanggung jawab memastikan batas tersebut benar-benar dipatuhi?

Keselamatan publik tidak cukup hanya dijaga dengan memasang papan peringatan. Keselamatan membutuhkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Terlebih dalam sebuah acara peresmian yang sejak awal dapat diperkirakan akan menghadirkan banyak orang.

Baca Juga

Kekeringan Sejak Mei, Kemensos Pasok Air Bersih untuk Warga hingga ke Titik Terjauh di Pangandaran

Karena itu, alasan bahwa jembatan mengalami kerusakan akibat terlalu banyak orang melintas secara bersamaan, tidaklah mengakhiri persoalan.

Justru sebaliknya, alasan tersebut membuka pertanyaan yang jauh lebih menukik, yaitu mengapa kelebihan kapasitas dapat terjadi? Siapa yang mengendalikan arus orang? Apakah telah tersedia prosedur keselamatan? Apakah petugas pengawasan ditempatkan secara memadai? Dan yang paling mendasar, apakah jembatan telah dinyatakan layak digunakan dalam kondisi kegiatan yang sesungguhnya?

Dalam perspektif pelayanan publik, pertanyaan-pertanyaan di atas penting untuk menguji kemungkinan adanya maladministrasi.

Editor : Suriya Mohamad Said