Dulu Diperjuangkan Mati-matian, Kini Anak Pangandaran Disebut Kian Sulit Masuk PSDKU Unpad

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id -  Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kabupaten Pangandaran kembali menjadi sorotan. Kampus yang sejak awal digadang-gadang sebagai jalan bagi putra-putri daerah untuk mengenyam pendidikan tinggi itu kini justru dinilai mulai menjauh dari semangat awal pendiriannya.

Mantan Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan, mengungkapkan, lahirnya PSDKU Unpad bukanlah proses yang mudah. Menurutnya, kampus tersebut berdiri berkat perjuangan panjang dan pengorbanan besar Pemerintah Kabupaten Pangandaran, termasuk kucuran dana APBD hingga puluhan miliar rupiah.

"Ini bukan kampus yang datang begitu saja. Pemerintah daerah berjuang habis-habisan agar Unpad hadir di Pangandaran," ujar Iwan saat diwawancarai, Kamis (25/6/2026).

Ia menceritakan, gagasan menghadirkan kampus negeri di Pangandaran bermula pada 2016 setelah pelantikan bupati dan wakil bupati definitif pertama. Saat itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata intens menjalin komunikasi untuk merealisasikan pemerataan perguruan tinggi negeri di berbagai daerah.

Menurut Iwan, keberhasilan menghadirkan Unpad menjadi kebanggaan tersendiri karena Pangandaran berhasil mendapatkan salah satu universitas terbaik di Indonesia.

Tak hanya menyediakan lahan sekitar 20 hektare di Desa Cintaratu, Pemkab Pangandaran juga menggelontorkan anggaran besar untuk merehabilitasi total bangunan eks SDN 1 Cikembulan sebagai lokasi perkuliahan sementara. Berbagai fasilitas, mulai dari sekat ruangan, pendingin udara, mebel hingga akses jalan, seluruhnya dibangun menggunakan APBD.

Bahkan, ketika mahasiswa angkatan pertama diwajibkan tinggal di asrama sementara fasilitas belum tersedia, pemerintah daerah menyewa Hotel Sinar Rahayu sebagai tempat tinggal 103 mahasiswa. Seluruh biaya penginapan, konsumsi hingga transportasi menuju kampus ditanggung pemerintah sebelum mahasiswa dipindahkan ke Asrama Bani Husein.

Tak berhenti di situ, Pemkab Pangandaran saat itu juga memberikan subsidi sebesar 50 persen biaya kuliah bagi mahasiswa asal Pangandaran.
Namun, menurut Iwan, pengorbanan besar tersebut semestinya diimbangi dengan komitmen agar masyarakat Pangandaran menjadi penerima manfaat utama.

Ia mengungkapkan, saat awal pendirian PSDKU, mantan Bupati Jeje Wiradinata bersama Rektor Unpad kala itu, Prof Tri Hanggono Achmad, telah menyepakati bahwa minimal 50 persen kuota mahasiswa diperuntukkan bagi warga Pangandaran, selama memenuhi syarat akademik yang ditetapkan.

Baca Juga

Bupati Pangandaran Ingin Evaluasi PSDKU Unpad, Mantan Ketua DPRD Bereaksi

"Pak Jeje waktu itu menegaskan jangan sampai masyarakat Pangandaran hanya jadi penonton. Kampus ini harus memberi manfaat nyata bagi anak-anak daerah," katanya.

Namun, Iwan menilai komitmen tersebut mulai goyah setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Unpad. Bahkan, pada masa Rektor Rina Indiastuti, persoalan kuota lokal sempat memicu protes dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Menurutnya, saat itu Jeje Wiradinata turun langsung menemui pihak rektorat untuk mempertahankan kesepakatan awal hingga akhirnya kuota bagi mahasiswa lokal kembali dijalankan.

Kini, persoalan serupa disebut kembali muncul di bawah kepemimpinan Rektor Unpad periode 2024-2029. Iwan menilai tidak lagi ada perlakuan khusus bagi calon mahasiswa asal Pangandaran sehingga mereka harus bersaing sepenuhnya dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Akibatnya, jumlah mahasiswa asli Pangandaran yang diterima setiap tahun disebut merosot tajam, bahkan hanya berkisar lima hingga sepuluh orang.

Kondisi tersebut membuat Iwan melontarkan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini. Ia menilai pemerintah daerah harus lebih serius mengawal sejarah perjuangan berdirinya PSDKU Unpad agar investasi besar yang telah dikeluarkan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kampus itu berdiri di tanah Pangandaran dan dibangun dengan pengorbanan APBD yang luar biasa. Jangan sampai sejarah ini dilupakan. Kalau belum memahami prosesnya, silakan bertanya kepada para pelaku sejarah yang masih ada," tegasnya.

Ia pun mendesak Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, segera membangun komunikasi intensif dengan pimpinan Unpad guna menghidupkan kembali komitmen kuota minimal bagi warga lokal.

"Tujuannya sederhana, supaya semakin banyak anak Pangandaran yang bisa kuliah dan lulus sarjana di kampus yang dibangun dari perjuangan masyarakatnya sendiri. Sangat disayangkan kalau aset sebesar ini justru sulit dinikmati oleh putra-putri daerah," pungkas Iwan.

Editor: Irfan Ramdiansyah