Gagal Jalan, Koperasi di 93 Desa Pangandaran Tersangkut Biaya Notaris

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Pemerintah Daerah dan para Kepala Desa se-Kabupaten Pangandaran turut menyaksikan peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Senin 21 Juli 2025.

Momen nasional itu digelar secara virtual dan dipantau langsung melalui layar monitor di Aula Sekretariat Daerah Pangandaran. Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran jadi saksi hadirnya para kepala desa dan pejabat daerah menyaksikan launching akbar Koperasi Merah Putih.

Baca Juga

Kerja Banting Tulang, Jiwa pun Tumbang, RSUD Pandega Bunyikan Alarm Bahaya Stres Kerja

Tapi di balik gegap gempita itu, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, mengungkap kenyataan pahit.

“Tinggal pembayaran ke pihak Notaris-nya yang belum selesai,” keluh Citra, blak-blakan.

Faktanya, sudah 93 desa di Pangandaran siap menjalankan Koperasi Merah Putih. Tapi mereka belum bisa benar-benar jalan karena urusan legalitas belum kelar.

Baca Juga

Baru Seumur Jagung, RSUD Pandega Pasang Target Jadi Pusat Rujukan Penyakit Kronis Jawa Barat Selatan

Masalahnya? Lagi-lagi soal biaya ke notaris. Padahal tanpa status hukum yang sah, koperasi tak bisa menyentuh bantuan modal dari pemerintah pusat.

Editor : Irfan Ramdiansyah