Yusdiana menegaskan, Polres Pangandaran akan melayani masyarakat yang memenuhi persyaratan pembelian BBM sesuai prosedur serta menjaga aktivitas masyarakat yang taat hukum.
Namun, ia menegaskan kepolisian tetap akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan secara sengaja.
“Namun, kami dari Polres Pangandaran tetap akan menindak tegas siapa pun yang terbukti sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah atau negara,” tegas Yusdiana.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah aksi AMPEL yang turut menyoroti persoalan kepastian hukum bagi penyalur dan pengecer BBM. Adapun tuntutan massa terkait dugaan kriminalisasi dan pungutan liar memerlukan penanganan serta klarifikasi melalui mekanisme yang berlaku.
Burhanudin menegaskan, aksi tersebut bukan semata-mata membicarakan ketersediaan BBM, melainkan juga persoalan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Aksi ini bukan sekadar tentang BBM. Ini tentang bagaimana masyarakat Langkaplancar mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, kepastian hukum dalam menjalankan usaha, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan yang adil bagi rakyat. Kami ingin persoalan ini dijawab dengan langkah nyata, bukan hanya janji dan pernyataan tanpa tindak lanjut,” tegas Burhanudin.
Ia juga meminta agar setiap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan masyarakat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai aturan.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa takut ketika menyampaikan keluhan atau memperjuangkan haknya. Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, kami mendesak agar dilakukan pemeriksaan secara transparan dan ditindak sesuai hukum apabila terbukti. Hukum harus menjadi instrumen keadilan bagi semua, bukan sesuatu yang membuat masyarakat kehilangan keberanian untuk mencari keadilan,” ujarnya.
Menurut Burhanudin, persoalan BBM, infrastruktur jalan, PJU, dan distribusi pupuk perlu mendapat perhatian secara menyeluruh karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Ia berharap pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Pangandaran, kepolisian, serta dinas dan instansi terkait memberikan tanggapan yang jelas terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Kami datang untuk menyampaikan tuntutan dan meminta pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing. Kami berharap pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, serta dinas dan instansi terkait membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh, memberikan jawaban yang jelas, dan menyepakati langkah penyelesaian yang memiliki target serta batas waktu. Masyarakat berhak mengetahui apa yang akan dikerjakan dan bagaimana perkembangannya,” tambahnya.
Melalui aksi AMPEL Jilid 2, massa berharap aspirasi yang disampaikan ditindaklanjuti melalui dialog terbuka, evaluasi kebijakan, serta penyusunan langkah penyelesaian yang terukur.
Persoalan distribusi BBM membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Sementara itu, tuntutan mengenai jalan, PJU, dan pupuk memerlukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
AMPEL berharap setiap tuntutan memperoleh tanggapan dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Langkaplancar membutuhkan solusi, bukan pembiaran. Aspirasi masyarakat harus didengar, tuntutan harus dijawab, dan setiap komitmen harus dibuktikan melalui tindakan nyata,” tutup Burhanudin.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
