PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Pagi yang seharusnya tenang di kawasan perkantoran mendadak berubah jadi riuh. Ratusan pelaku usaha wisata jasa rental ATV motor “menggeruduk” Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin (27/4/2026).
Bukan tanpa sebab. Sedikitnya 309 pelaku usaha turun langsung untuk mempertanyakan nasib rekan-rekan mereka yang disebut-sebut “hilang” dari data rencana relokasi lapak usaha.
Aksi spontan ini dipicu kebijakan pemerintah daerah yang melarang kendaraan parkir di bahu jalan.
Dampaknya, para pelaku usaha ATV harus direlokasi ke sejumlah titik baru seperti Tanjungsari, Nanjungasri, Pondok, dan beberapa lokasi lain. Namun di balik rencana penataan itu, muncul persoalan krusial, data yang tak sinkron.
Pantauan di lapangan, suasana sempat memanas. Adu argumen tak terhindarkan ketika perwakilan Disparbud memberikan penjelasan yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Beberapa pelaku usaha tampak kecewa, bahkan suara-suara protes sempat meninggi.
“Ini bukan soal menolak penataan, tapi soal kejelasan nasib kami!” teriak salah satu pelaku usaha di tengah kerumunan.
Ketegangan baru mulai mereda setelah sosok yang tak asing bagi warga Pangandaran muncul di lokasi. Ia adalah Jeje Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran dua periode. Menurut Jeje, kehadirannya di lokasi terbilang kebetulan. Ia mengaku sedang berolahraga pagi saat mendapat kabar adanya aksi tersebut.
“Saya lagi lari pagi, terus ada telepon, katanya teman-teman pelaku usaha ATV datang ke Disparbud,” ujarnya kepada wartawan.
Sebagai salah satu penasehat penataan wisata, Jeje merasa perlu turun tangan langsung. Ia didampingi Agus Mulyana, ikut mendekati massa dan memberikan pemahaman.
“Kebijakan teknis itu ada di ibu Bupati. Tapi pada saatnya mereka juga akan mengerti,” kata Jeje mencoba menenangkan situasi.
Kehadiran Jeje terbukti ampuh. Suasana yang sempat panas perlahan mencair. Para pelaku usaha terlihat lebih tenang, bahkan beberapa di antaranya mulai berdialog dengan lebih terbuka.
“Mereka ini teman-teman saya, tetangga saya. Dari dulu juga sudah bersama. Masa tidak nurut,” ucap Jeje dengan nada santai namun penuh makna.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pengusaha Rental Wisata Pangandaran (P2RWP), Dedi Heryadi alias Darto, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak program penataan wisata.
“Kami ini bukan menghalangi. Kami justru mendukung penataan. Tapi data kami harus jelas dan jangan sampai ada yang hilang,” tegasnya.
Darto mengungkapkan, jumlah anggota paguyuban tercatat sebanyak 309 orang. Namun dalam proses pendataan, muncul kejanggalan. Salah satu kelompok yang seharusnya berjumlah 52 orang, tiba-tiba hanya tercatat 35.
“Ini yang jadi masalah. Jangan sampai ada anggota kami yang terhapus begitu saja,” katanya.
Ia juga menyayangkan jika data yang belum sinkron justru sudah lebih dulu disampaikan ke publik, sehingga memicu keresahan di kalangan pelaku usaha.
“Kalau data belum beres, jangan dulu dimunculkan. Ini bikin gejolak di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Darto berharap relokasi tidak mematikan sumber penghidupan para pelaku usaha. Ia meminta agar lokasi baru tetap strategis dan tidak menjauhkan mereka dari wisatawan.
“Relokasi silakan saja. Tapi jangan sampai kami dijauhkan dari rezeki kami. Kami hidup dari sini,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan dan penataan destinasi wisata seharusnya berdampak langsung pada masyarakat, bukan justru menyulitkan.
“Percuma pembangunan kalau tidak dirasakan masyarakat. Kami ini pelaku langsung di lapangan,” katanya lagi.
Hingga berita ini diturunkan, dialog antara pelaku usaha dan pihak terkait masih terus berlangsung. Harapan besar kini tertuju pada solusi konkret, agar penataan wisata di Pangandaran bisa berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
