PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Kebijakan penataan parkir di kawasan Pantai Pangandaran yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran justru memantik gelombang protes. Alih-alih disambut mulus, aturan baru itu bikin pedagang kecil ketar-ketir. Mereka mengaku omzet terancam anjlok karena wisatawan disebut makin sulit menjangkau lapak dagangan.
Suasana memanas saat Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, turun langsung menemui massa di tepi jalan kawasan pantai, Selasa, 17 Februari 2026. Pertemuan terbuka itu berubah jadi ajang curhat panjang para pedagang dan pelaku wisata yang merasa kebijakan parkir terpusat terlalu memberatkan.
“Kalau parkirnya dijauhkan dari tempat kami jualan, wisatawan mau jalan sejauh apa? Yang ada mereka malas mampir. Kami ini hidup dari pembeli dadakan,” celetuk seorang pedagang dengan nada tinggi.
Bukan tanpa alasan pedagang bersuara lantang. Sejak uji coba penataan parkir diberlakukan, kendaraan wisatawan diarahkan ke titik-titik tertentu yang letaknya tidak lagi persis di depan deretan kios. Kondisi itu dinilai memutus “urat nadi” transaksi spontan yang selama ini jadi andalan pedagang kecil.
Para pelaku usaha mengaku, karakter wisatawan Pantai Pangandaran kebanyakan ingin serba praktis. Parkir dekat, turun, beli makanan atau cenderamata, lalu lanjut menikmati pantai. Ketika akses dibuat lebih jauh, mereka khawatir minat belanja ikut tergerus.
“Pemerintah jangan cuma bicara soal macet dan pungli. Kami ini rakyat kecil. Sehari tak laku, dapur bisa tak ngebul,” ujar pedagang lainnya, disambut anggukan rekan-rekannya.
Mereka menilai kebijakan tersebut terlalu fokus pada aspek lalu lintas tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi mikro. Pedagang kaki lima, penyewa tikar, penjual kelapa muda hingga pemilik warung makan kecil merasa menjadi pihak pertama yang terkena imbas.
Tak sedikit yang terang-terangan meminta agar sistem parkir dikaji ulang. Bila tetap dipusatkan, mereka mendesak adanya solusi konkret, seperti penyediaan shuttle, akses pejalan kaki yang nyaman, atau rekayasa jalur yang tetap memungkinkan wisatawan melintas di depan area perdagangan.
“Kalau mau ditata, silakan. Tapi pikirkan juga akses pembeli ke tempat kami. Jangan sampai kami yang jadi korban,” kata salah satu perwakilan warga saat dialog berlangsung.
Di sisi lain, Bupati Citra Pitriyami menegaskan bahwa penataan parkir bukan tanpa alasan. Ia menyebut persoalan paling krusial di kawasan wisata selama ini adalah praktik pungutan liar yang mencoreng citra pariwisata daerah.
“Masalah yang paling krusial adalah pungli. Dengan penataan ini, kita mempersempit ruang gerak oknum yang memanfaatkan parkir liar,” tegas Citra di hadapan para pedagang dan pelaku wisata.
Menurutnya, titik parkir yang tidak teratur membuka celah bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menarik biaya ilegal dari wisatawan. Dengan sistem yang lebih terpusat, pengawasan dinilai akan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat terkait.
Namun bagi pedagang, persoalan di lapangan tak sesederhana itu. Mereka mengakui praktik pungli memang harus diberantas, tetapi jangan sampai solusi yang diambil justru “mematikan” usaha kecil yang selama ini menopang denyut ekonomi pesisir.
Beberapa pedagang bahkan mengaku sudah merasakan penurunan jumlah pembeli sejak uji coba berjalan. Meski belum ada data resmi, kekhawatiran soal turunnya pendapatan harian menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut.
“Kami ini bukan menolak penataan. Kami hanya minta kebijakan yang adil. Jangan sampai wisatawan nyaman, tapi pedagang sengsara,” ucap seorang ibu penjual makanan ringan.
Menanggapi gelombang protes itu, Citra menyatakan kebijakan penataan parkir masih dalam tahap percobaan. Ia membuka ruang evaluasi dan berjanji akan melakukan kajian ulang untuk mencari titik temu yang tidak merugikan masyarakat kecil.
“Kebijakan ini akan terus dikaji. Kami ingin solusi terbaik, tidak merugikan pedagang, tapi juga bisa memperbaiki tata kelola wisata,” katanya.
Meski demikian, pedagang berharap evaluasi tak sekadar janji. Mereka meminta pemerintah benar-benar turun melihat kondisi transaksi harian, bukan hanya mengandalkan laporan di atas kertas.
Pantai Pangandaran selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi warga. Ribuan keluarga menggantungkan hidup dari ramainya kunjungan wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim libur. Setiap perubahan kebijakan di kawasan tersebut otomatis berdampak langsung pada dapur masyarakat kecil.
Kini, harapan pedagang sederhana: penataan boleh jalan, tapi jangan sampai memutus rezeki. Mereka ingin dilibatkan dalam setiap keputusan, bukan hanya menjadi penonton yang harus menerima dampak.
Penataan parkir mungkin bertujuan mulia, memberantas pungli dan mengurai kemacetan. Namun di balik itu, ada jeritan pedagang kecil yang takut kehilangan pembeli. Pemerintah dituntut tak sekadar menata kendaraan, tapi juga menjaga denyut ekonomi rakyat pesisir agar tetap hidup.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
