PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Tabir harta kekayaan pejabat publik kembali terbuka. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka fantastis milik duet pimpinan Kabupaten Pangandaran.
Bupati Citra Pitriyami tercatat memiliki kekayaan bersih hampir Rp 3 miliar, sementara Wakil Bupati Ino Darsono melesat jauh dengan total harta mencapai Rp 22 miliar.
Pelaporan harta kekayaan ini bukan sekadar formalitas. Setiap pejabat negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, wajib melaporkan asetnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Data tersebut dapat diakses publik melalui laman resmi KPK.
Kekayaan Bupati Citra: Fluktuatif, Meledak di 2024
Nama Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menjadi sorotan setelah laporan LHKPN tahun 2024 yang disampaikan saat pencalonan Pilkada menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam lima tahun terakhir, kekayaan Citra tercatat naik-turun:
2019: Rp 974.186.669
2020: Rp 807.713.575
2021: Rp 995.791.596
2022: Rp 896.385.202
2023: Rp 899.848.734
2024: Rp 2.972.325.741
Angka tahun 2024 mencuri perhatian. Setelah dikurangi utang sebesar Rp 1,5 miliar, kekayaan bersih Citra nyaris menyentuh Rp 3 miliar.
Rinciannya pun tak main-main. Citra melaporkan kepemilikan 11 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 3,3 miliar yang seluruhnya disebut sebagai hasil sendiri. Garasi kendaraannya juga penuh, mulai dari Toyota Innova, Fortuner, Wuling Almaz, hingga motor Vespa dan Yamaha, dengan total nilai kendaraan mencapai Rp 1,089 miliar.
Selain itu, terdapat harta bergerak lain senilai Rp 46 juta serta kas dan setara kas sekitar Rp 21,3 juta.
Lonjakan signifikan inilah yang membuat publik menoleh dan bertanya-tanya, meski seluruh data tersebut tercatat resmi dalam LHKPN.
Ino Darsono: Dari Puluhan Juta ke Puluhan Miliar
Jika kekayaan Bupati Citra terbilang mencolok, lonjakan harta Wakil Bupati Pangandaran Ino Darsono justru lebih mencengangkan. Mantan Wakil Ketua DPRD Pangandaran ini pernah melaporkan kekayaan hanya Rp 57 juta pada 2016.
Namun waktu berjalan, peta berubah. Dalam laporan LHKPN 2024 saat pencalonan, total kekayaan Ino melonjak drastis hingga Rp 22,063 miliar.
Mayoritas hartanya tersimpan dalam bentuk tanah dan bangunan. Tercatat 32 bidang properti di berbagai wilayah Kabupaten Pangandaran dengan nilai mencapai Rp 21,655 miliar.
Ia juga melaporkan kepemilikan sebuah minibus tahun 2018 senilai Rp 250 juta, harta bergerak lain sebesar Rp 37 juta, serta kas dan setara kas sekitar Rp 120 juta.
Transparansi Dibuka, Publik Menilai
Data LHKPN ini menjadi gambaran keterbukaan pejabat publik terhadap asal-usul dan perkembangan kekayaannya. Meski begitu, hingga kini belum terdapat laporan LHKPN pasca-pelantikan satu tahun masa jabatan.
Yang jelas, angka-angka tersebut kini berada di ruang publik. Transparansi sudah dibuka, dan masyarakat memiliki hak penuh untuk membaca, menilai, serta mengawasi. Dalam era keterbukaan informasi, harta pejabat tak lagi berada di balik tirai, semuanya terang benderang di hadapan publik.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
