"Kenapa Dewan DPRD Pangandaran mau diseperti itukan oleh Pemerintah, padahal legislatif," ujar Habib.
Dampaknya sekarang, kata Habib, pajak menjadi naik, ekonomi ambruk, pelaku usaha menjadi mandeg.
"Berarti Defisit dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan pajak," jelasnya.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, adanya aksi itu hak warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
"Ada space waktu yang kita lakukan, tidak bisa beradu argumen dalam pola yang seperti ini," ucapnya.
Pihaknya akan mengundang elemen masyarakat untuk duduk bersama dan hal tentang pro dan kontra itu biasa.
"Untuk peminjaman, portofolio ini harus diajukan juga kepada Pemerintah Pusat, dan hari ini portofolio nomor 2 atau 3 dan no 1 nya APBD, karena ini sudah batas akhir, dan itu yang paling penting harus ditetapkan," jelas Jeje.
Jadi Portofolio ini bisa ia bisa tidak, karena masih diajukan ke 3 kementrian dan seandainya disetujui akan dihitung angka defisitnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
