PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pangandaran Jawa barat berharap permasalahan klasik di tahun 2019 lalu tidak terjadi lagi di Pemilu 2024.
Dimana saat ini sudah masuk dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, Bawaslu memberikan beberapa masukan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pangandaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, dalam proses tahapan coklit tidak ingin sampai terjadi lagi permasalahan-permasalahan klasik yang terjadi di tahun 2019 lalu.
"Seperti yang sudah mati (statusnya), tapi masih muncul di data pemilih,"ucap Iwan saat sosialisasi dan implementasi analisis DP4 di Hotel Krisna Beach, Sabtu 11 Februari 2023.
Maka dari itu, kata Iwan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memudahkan masyarakat dalam membuat akta kematian.
"Jadi jangan dibilang tidak penting untuk akta kematian, tetapi sangatlah penting, kalau yang sudah meninggal ya dibuatkan akta itu, maka bisa dicoret dari data kependudukan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujarnya.
Menurutnya, KPU juga harus berperan aktif dalam masalah tersebut, karena menyangkut jumlah DPT nantinya, diharapkan tak sampai kecolongan. Selain itu untuk pemerintah pun harus memfasilitasi warga yang pada hari pemilihan sudah masuk usia 17 tahun. Supaya mereka bisa menyalurkan hak pilihnya nanti.
"Yang terpenting jangan sampai terulang kembali kasus di tahun 2019. Di mana, seorang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke dalam DPT," tutur Iwan.
Apalagi Pangandaran ini daerah wisata, banyak WNA, Jangan sampai yang memiliki hak pilih justru tidak terakomodasi, ini harus jadi perhatian lebih oleh penyelenggara pemilu.
"Berharap untuk masyarakat Pangandaran juga harus ikut berpartisipasi memberikan kontribusi aktif dalam pengawasan," ungkapnya.
Setiap ada indikasi temuan dalam proses tahapan pemilu,tambahnya, kami juga selalu memberikan saran perbaikan kepada KPU,pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
