Sebelum Surat DPP Turun, Jeje Sudah Kunci Sikap: Kader PDIP Jangan Main di MBG

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Sikap tegas ditunjukkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata. Dia memastikan seluruh kader banteng di Pangandaran tidak terlibat dalam pengelolaan program MBG, termasuk di SPPG.

Penegasan itu bukan sekadar formalitas. Jeje menyebut, larangan tersebut sudah diberlakukan bahkan sebelum surat edaran dari DPP PDI Perjuangan resmi diterbitkan. Artinya, sikap politik itu sudah lebih dulu dikunci di tingkat daerah.

Baca Juga

Ngeri! Truk Mundur Hilang Kendali di Tanjakan Emplak Kalipucang, Masuk Jurang dan Timpa Rumah

“Kami sudah lebih dulu menentukan sikap. Sebelum ada surat dari DPP, saya sudah larang kader untuk terlibat di MBG,” ujar Jeje saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu (28/2/2026) siang.

Larangan tersebut berlaku menyeluruh. Baik jajaran pengurus di tingkat DPC maupun kader yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran diminta menjauh dari pengelolaan program Makan Bergizi (MBG) itu.

Langkah ini disebut bukan tanpa alasan. Di tengah pelaksanaan MBG yang belakangan ramai diperbincangkan, berbagai isu mulai bermunculan. Dari dugaan nilai menu yang tak sebanding dengan anggaran Rp 10 ribu per porsi besar, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga kerancuan teknis di lapangan.

Baca Juga

Mobil Boks Pengangkut Ritel Terbakar di Depan Pasar Wisata Pangandaran

Jeje tak menampik bahwa informasi soal potensi keuntungan dalam program tersebut memang santer terdengar. Namun, ia menegaskan kader partainya memilih berdiri di luar lingkar pengelolaan.

“Kalau melihat keuntungan, saya dengar memang besar. Tapi sebagai kader partai yang dekat dengan masyarakat, kami memilih tidak terlibat. Lebih baik mengawasi dan mengingatkan agar pelaksanaan MBG berjalan baik, khususnya di Kabupaten Pangandaran,” katanya tegas.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa DPC PDIP Pangandaran ingin menjaga jarak dari potensi polemik. Apalagi, program MBG menyangkut kebutuhan publik yang sensitif, makanan dan gizi.

Baca Juga

Lagi Menu MBG Dipertanyakan, Netizen Ramai Sindir Anggaran

Menurut Jeje, fungsi kontrol partai politik terhadap program pemerintah pusat menjadi krusial. Ia menilai, jika seluruh elite politik justru ikut mengelola, maka ruang kritik dan pengawasan bisa tumpul.

“Kalau semua elite politik ikut mengelola, siapa yang akan mengingatkan ketika ada masalah?” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi. Mulai dari komposisi menu, kualitas bahan makanan, hingga nilai gizi yang diterima masyarakat harus benar-benar sesuai ketentuan. Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan baik justru menimbulkan kegaduhan karena lemahnya pengawasan.

Baca Juga

Dari Telur Rebus hingga Kacang Tanah, MBG Dipertanyakan Lagi: Berulang Seolah Tanpa Pengawasan

Di tengah derasnya isu yang beredar, sikap tegas ini menjadi penanda bahwa dinamika politik lokal Pangandaran ikut bergerak mengikuti arah kebijakan pusat. Namun di sisi lain, publik tentu akan menunggu, sejauh mana komitmen pengawasan itu benar-benar diwujudkan.

Apakah larangan ini akan benar-benar steril dari kepentingan? Atau justru membuka babak baru pengawasan yang lebih ketat terhadap MBG di Pangandaran?

Yang jelas, pesan dari pucuk pimpinan DPC sudah terang, kader banteng diminta mundur dari dapur pengelolaan, dan berdiri di barisan pengawas. Kini bola ada di lapangan pelaksana program. Transparansi atau polemik, publik yang akan menilai.

Editor : Irfan Ramdiansyah