DPP PDIP Keluarkan Titah Keras! Kader Dilarang Main-Main di Program MBG, Sanksi Siap Menanti

JAKARTA, iNewsPangandaran.id - Peringatan keras datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu resmi menerbitkan instruksi tegas yang melarang seluruh kadernya di Indonesia memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Isinya tak main-main. Seluruh tiga pilar partai, mulai dari struktural, legislatif hingga eksekutif, diwajibkan patuh dan tidak menyalahgunakan program nasional yang saat ini jadi sorotan publik tersebut.

Surat yang diteken Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bersama Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, pada Kamis (26/2/2026) itu menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap disiplin partai.

Dalam petikan suratnya tertulis tegas, kader dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial ataupun manfaat material lainnya.

Tak hanya sebatas imbauan moral, DPP PDIP juga menegaskan sanksi organisasi siap dijatuhkan. Kader yang kedapatan bermain api akan dikenakan hukuman sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta aturan internal partai. Artinya, jika terbukti melanggar, konsekuensinya bisa berujung pada sanksi berat.

Langkah tegas ini bukan tanpa alasan. DPP PDIP menyebut, Program MBG merupakan program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, sebagian anggaran disebut berasal dari realokasi dana pendidikan nasional.

Di sinilah letak sensitifnya. Dana pendidikan sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan mendasar dunia pendidikan. Mulai dari gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas serta kualitas guru, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Jika sampai disalahgunakan, dampaknya bukan hanya administratif, tapi bisa melukai kepentingan publik secara luas.

Sinyal keras ini muncul setelah DPP PDIP menerima berbagai masukan dan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG di lapangan. Sejumlah isu yang beredar pun cukup mengkhawatirkan.

Di antaranya soal ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Ada pula sorotan mengenai rendahnya kualitas pelaksanaan program. Bahkan, di beberapa daerah sempat mencuat kabar dugaan keracunan makanan. Tak berhenti di situ, isu praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan juga ikut menyeruak ke permukaan.

Kondisi tersebut membuat partai banteng mengambil sikap tegas. Mereka tak ingin program yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat justru menjadi ladang bancakan segelintir oknum.

Dalam pernyataannya, PDIP menegaskan sebagai partai yang berwatak kerakyatan, pihaknya memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan setiap program yang bersumber dari uang rakyat berjalan tepat sasaran. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat disebut sebagai harga mati.

Instruksi ini sekaligus menjadi pesan terbuka bahwa tidak ada ruang kompromi bagi kader yang mencoba bermain di wilayah abu-abu program sosial. Apalagi, MBG saat ini menjadi perhatian luas publik, termasuk di berbagai daerah yang tengah ramai memperbincangkan kualitas dan pelaksanaannya.

Dengan surat resmi tersebut, DPP PDIP seolah ingin menutup celah sejak awal. Pesannya jelas: jangan coba-coba memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi. Jika nekat, sanksi organisasi sudah menunggu di depan mata.

Editor : Irfan Ramdiansyah