LHKPN Ungkap Lonjakan Harta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Dalam lima tahun terakhir, kekayaan Citra tercatat naik-turun:

2019: Rp 974.186.669

2020: Rp 807.713.575

2021: Rp 995.791.596

2022: Rp 896.385.202

2023: Rp 899.848.734

2024: Rp 2.972.325.741

Angka tahun 2024 mencuri perhatian. Setelah dikurangi utang sebesar Rp 1,5 miliar, kekayaan bersih Citra nyaris menyentuh Rp 3 miliar.

Rinciannya pun tak main-main. Citra melaporkan kepemilikan 11 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 3,3 miliar yang seluruhnya disebut sebagai hasil sendiri. Garasi kendaraannya juga penuh, mulai dari Toyota Innova, Fortuner, Wuling Almaz, hingga motor Vespa dan Yamaha, dengan total nilai kendaraan mencapai Rp 1,089 miliar.

Selain itu, terdapat harta bergerak lain senilai Rp 46 juta serta kas dan setara kas sekitar Rp 21,3 juta.

Lonjakan signifikan inilah yang membuat publik menoleh dan bertanya-tanya, meski seluruh data tersebut tercatat resmi dalam LHKPN.

Ino Darsono: Dari Puluhan Juta ke Puluhan Miliar

Jika kekayaan Bupati Citra terbilang mencolok, lonjakan harta Wakil Bupati Pangandaran Ino Darsono justru lebih mencengangkan. Mantan Wakil Ketua DPRD Pangandaran ini pernah melaporkan kekayaan hanya Rp 57 juta pada 2016.

Namun waktu berjalan, peta berubah. Dalam laporan LHKPN 2024 saat pencalonan, total kekayaan Ino melonjak drastis hingga Rp 22,063 miliar.

Mayoritas hartanya tersimpan dalam bentuk tanah dan bangunan. Tercatat 32 bidang properti di berbagai wilayah Kabupaten Pangandaran dengan nilai mencapai Rp 21,655 miliar.

Ia juga melaporkan kepemilikan sebuah minibus tahun 2018 senilai Rp 250 juta, harta bergerak lain sebesar Rp 37 juta, serta kas dan setara kas sekitar Rp 120 juta.

Transparansi Dibuka, Publik Menilai

Data LHKPN ini menjadi gambaran keterbukaan pejabat publik terhadap asal-usul dan perkembangan kekayaannya. Meski begitu, hingga kini belum terdapat laporan LHKPN pasca-pelantikan satu tahun masa jabatan.

Yang jelas, angka-angka tersebut kini berada di ruang publik. Transparansi sudah dibuka, dan masyarakat memiliki hak penuh untuk membaca, menilai, serta mengawasi. Dalam era keterbukaan informasi, harta pejabat tak lagi berada di balik tirai, semuanya terang benderang di hadapan publik.

Editor : Irfan Ramdiansyah