Guru RA dan MI di Pangandaran Ngadu ke DPRD: Gaji Rp 300 Ribu, Apa Bisa Hidup?

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Suara lantang guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Pangandaran akhirnya pecah di Gedung DPRD, Senin (6/10/2025). Mereka datang lewat wadah Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia dengan membawa setumpuk keluh kesah yang selama ini terabaikan.

Sedikitnya ada 11 poin pernyataan sikap dan tuntutan yang disuarakan, namun yang paling mendesak adalah soal keadilan formasi PPPK bagi guru RA dan madrasah swasta.

Mereka menuntut agar diberi porsi yang adil, bahkan meminta adanya afirmasi khusus bagi guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.

Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Aripin, menegaskan para guru swasta terlalu lama diperlakukan sebagai "anak tiri".

“Banyak guru madrasah swasta sudah 10 sampai 15 tahun lebih mengabdi, tapi belum juga diangkat jadi PPPK. Sementara guru di sekolah negeri yang baru dua tahun mengajar langsung lolos formasi,” tegas Dede.

Lebih memilukan lagi, lanjut Dede, gaji guru madrasah swasta jauh dari kata layak.

“Di RA ada yang cuma terima Rp 300 ribu per bulan, di MI sekitar Rp 400 ribu. Apa bisa hidup dengan itu? Sungguh miris,” ucapnya dengan nada getir.

Aspirasi keras ini langsung ditampung Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Ia mengaku terenyuh dengan fakta yang disampaikan para guru madrasah.

“Saya apresiasi perjuangan mereka. Tuntutan ini tentu harus sampai ke DPR RI dan kementerian terkait. Kami akan segera bersurat untuk menyuarakan apa yang mereka harapkan,” ujar Asep.

Asep menegaskan, perjuangan para guru madrasah tak boleh dipandang sebelah mata.

“Mereka ini ujung tombak mencetak generasi cerdas di Pangandaran. Kalau hak mereka saja tidak diperhatikan, bagaimana bisa berharap pendidikan kita maju?” katanya penuh penekanan.

Kini, bola panas tuntutan guru madrasah sudah bergulir ke meja wakil rakyat. Pertanyaannya, akankah jeritan panjang guru swasta yang digaji ratusan ribu rupiah ini akhirnya mendapat jawaban manis, atau kembali tenggelam dalam janji politik yang tak kunjung nyata?

Editor : Irfan Ramdiansyah