“Literasi tinggi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” ujar Nezar.
Pemerintah, lanjutnya, telah memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh sejak 1 Juli 2026 untuk memperkuat validitas identitas pelanggan dan menekan penyalahgunaan layanan komunikasi. Penindakan terhadap judi daring dan penipuan digital juga terus dilakukan bersama OJK, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum.
Nezar menegaskan, penanganan kejahatan digital tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia meminta media aktif menyebarkan informasi akurat, meluruskan hoaks, dan mengedukasi masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan.
Pelaku UMKM juga diminta meningkatkan keamanan akun usaha, memverifikasi pembayaran, serta memahami saluran pelaporan jika menjadi korban. Di Jawa Barat, terdapat sekitar 8,43 juta pedagang pengguna QRIS yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan keamanan digital.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang menyampaikan dukungan secara daring karena mengikuti agenda KPK di Serang, Banten, turut mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia berharap pers terus menjadi penyedia informasi terverifikasi sekaligus mitra strategis dalam meningkatkan literasi digital.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
