“Saya mewakili para hantu yang nantinya bergentayangan mencari makam karena tidak punya tempat. Itu alasan kami menggunakan simbol seperti ini,” ungkap Indra.
Sindiran itu pun terasa menusuk. Sebab, jika benar lahan yang selama ini digunakan sebagai pemakaman masyarakat berubah status kepemilikan, muncul pertanyaan sederhana namun serius: Para leluhur yang telah dimakamkan di sana nantinya harus mencari tempat di mana?
Bagi warga, makam bukan sekadar sebidang tanah. Di sana ada sejarah keluarga, penghormatan terhadap leluhur, serta bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Karena itu, persoalan sertifikat tanah tidak hanya dilihat dari sisi administrasi.
Ada persoalan sosial dan sejarah yang ikut dipertaruhkan.
Di Hari Kemerdekaan, Warga Bicara Soal “Kemerdekaan Tanah”. Indra menegaskan perjuangan warga bukan untuk menciptakan konflik.
Warga ingin persoalan tersebut dibuka secara terang-benderang melalui mekanisme pemerintahan maupun jalur hukum yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut turut mendorong penyelesaian persoalan sertifikat tanah harim laut.
“Kami mengimbau seluruh pihak yang peduli terhadap lingkungan dan persoalan ini agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum maupun anarkis. Kami akan tetap menjaga kondusivitas,” tegasnya.
Di saat Merah Putih berkibar di berbagai penjuru negeri memperingati 81 tahun Indonesia merdeka, warga Madasari justru membawa satu pertanyaan tentang tanah yang mereka anggap sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat.
Bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya soal upacara, karnaval, dan kibaran bendera.
Kemerdekaan juga berarti masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, kepastian dan keterbukaan atas tanah yang selama ini mereka jaga.
Dan simbol pocong yang dibawa warga seolah menjadi pesan paling keras hari itu: Jangan sampai orang yang sudah meninggal pun dibuat bingung mencari tempat untuk beristirahat.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
