Jeje tak menampik bahwa informasi soal potensi keuntungan dalam program tersebut memang santer terdengar. Namun, ia menegaskan kader partainya memilih berdiri di luar lingkar pengelolaan.
“Kalau melihat keuntungan, saya dengar memang besar. Tapi sebagai kader partai yang dekat dengan masyarakat, kami memilih tidak terlibat. Lebih baik mengawasi dan mengingatkan agar pelaksanaan MBG berjalan baik, khususnya di Kabupaten Pangandaran,” katanya tegas.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa DPC PDIP Pangandaran ingin menjaga jarak dari potensi polemik. Apalagi, program MBG menyangkut kebutuhan publik yang sensitif, makanan dan gizi.
Menurut Jeje, fungsi kontrol partai politik terhadap program pemerintah pusat menjadi krusial. Ia menilai, jika seluruh elite politik justru ikut mengelola, maka ruang kritik dan pengawasan bisa tumpul.
“Kalau semua elite politik ikut mengelola, siapa yang akan mengingatkan ketika ada masalah?” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi. Mulai dari komposisi menu, kualitas bahan makanan, hingga nilai gizi yang diterima masyarakat harus benar-benar sesuai ketentuan. Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan baik justru menimbulkan kegaduhan karena lemahnya pengawasan.
Di tengah derasnya isu yang beredar, sikap tegas ini menjadi penanda bahwa dinamika politik lokal Pangandaran ikut bergerak mengikuti arah kebijakan pusat. Namun di sisi lain, publik tentu akan menunggu, sejauh mana komitmen pengawasan itu benar-benar diwujudkan.
Apakah larangan ini akan benar-benar steril dari kepentingan? Atau justru membuka babak baru pengawasan yang lebih ketat terhadap MBG di Pangandaran?
Yang jelas, pesan dari pucuk pimpinan DPC sudah terang, kader banteng diminta mundur dari dapur pengelolaan, dan berdiri di barisan pengawas. Kini bola ada di lapangan pelaksana program. Transparansi atau polemik, publik yang akan menilai.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
