JAKARTA, iNewsPangandaran.id - Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat di awal tahun 2026. Sejumlah influencer dan pegiat media sosial mengaitkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik penggiringan isu tersebut.
Menanggapi hal itu, Partai Demokrat mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum. Melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Demokrat melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, menegaskan bahwa tudingan yang menyeret nama SBY merupakan bentuk spekulasi yang tidak didukung fakta.
“Menarik nama Pak SBY dalam isu ini adalah kesimpulan yang keliru dan menyesatkan. Tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Jemmy Setiawan, Jumat (9/1/2026).
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
