TANGERANG, iNewsPangandaran.id - Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana penambahan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan perairan Pangandaran.
Sikap tersebut ia sampaikan dalam Round Table Discussion yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Rabu (17/9/2025).
Dalam forum yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan itu, Jeje menilai penambahan KJA dengan total izin mencapai 3,29 hektare dapat mengganggu estetika kawasan wisata bahari Pangandaran.
Ia juga menilai keberadaan KJA berpotensi menimbulkan gangguan pada aktivitas wisata air seperti olahraga air (water sport).
“Saya menolak keras penambahan KJA. Pangandaran ini bukan hanya soal budidaya, tetapi juga soal keindahan dan daya tarik wisata. Kalau terlalu padat, estetika hilang, wisata terganggu,” tegas Jeje.
Selain itu, Jeje mengkritisi proses penerbitan izin KJA oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilainya dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
“Izin KJA itu langsung keluar dari KKP. Tidak ada peninjauan lapangan dulu, dan tidak ada komunikasi dengan Pemkab Pangandaran. Padahal saya selalu terbuka dengan pengusaha maupun investor yang masuk,” ujarnya.
Diskusi sempat berlangsung panas ketika Jeje beradu argumen dengan Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Dr. Yudi.
Namun, perdebatan itu menghasilkan kesepakatan untuk melakukan kajian ulang dan peninjauan lapangan terkait luasan KJA.
Dari forum tersebut, dicapai titik temu. Luasan KJA yang sebelumnya tercantum dalam izin sebesar 3,29 hektare akhirnya disepakati hanya akan dibatasi pada 2.400 meter persegi.
Prof. Yudi menjelaskan, kajian akademis mengenai lokasi KJA sudah dilakukan. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan koordinat atau pergeseran lokasi jika diperlukan ke depan.
“Analisis akademis sudah ada. Tapi jika harus dilakukan perubahan, tentu harus dibicarakan bersama, agar semua pihak merasa dilibatkan,” jelasnya.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyeimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan estetika wisata Pangandaran.
Harmonisasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan kementerian terkait dinilai krusial dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir yang menjadi ikon wisata Jawa Barat tersebut.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
