“Dari awal kita nggak pernah diajak bicara. Tau-tau ada kesepakatan. Ini kan jelas merugikan kami,” tambahnya.
Pantai Timur Pangandaran sendiri dikenal sebagai ikon wisata yang setiap hari dipadati wisatawan. Para pelaku usaha khawatir keberadaan KJA membuat kawasan ini kehilangan daya tarik dan menimbulkan citra buruk di mata turis.
Lebih jauh, Agus mengingatkan, polemik KJA rawan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan, bukan hanya wisata yang kena imbas, tapi juga kerukunan sosial masyarakat bisa terbelah.
Kini, mata semua pihak tertuju pada langkah pemerintah daerah dan pihak terkait. Apakah KJA akan tetap dibiarkan berdiri di tengah sorotan publik, atau segera dipindahkan demi menjaga wajah pariwisata Pangandaran?
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
