Masih lanjutnya, Kedepan ia berharap kepada Pemerintah Pusat untuk bisa memfasilitasi keamanan di wilayah tersebut.
"Dengan adanya pangkalan TNI AL ataupun aparat kepolisian yang lebih lengkap," ujarnya.
Pangandaran ini merupakan Daerah Objek Wisata yang sudah di kenal banyak orang, jutaan wisatawan keluar masuk Pangandaran, tempat hiburan juga dimana mana, jadi perlu pengawasan yang sangat ekstra.
"Ini biasanya terjadi di kota - kota besar, peredaran barang haram terjadi, kami berharap BNN bisa segera dibentuk di wilayah hukum Kabupaten Pangandaran," kata Erwin.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mitigasi peredaran - peredaran daripada narkotika ini.
"Sebuah komitmen yang saya pikir tidak terlalu berlebihan kalau diawali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri. Yaitu, dengan cara pemeriksaan test urine kepada pejabat - pejabat publik. Jangan sampai, kita memitigasi ke Masyarakat tapi ternyata di tubuh kita sendiri juga ada," ujarnya.
Ia mengira, hal tersebut menjadi satu komitmen dalam rangka memerangi peredaran narkotika.
"Dan semoga, bisa diupayakan untuk memeriksaan urine pejabat - pejabat publik baik dari ASN, bukan ASN, anggota dewan (DPRD) dan lain sebagainya," ucapnya.
Memang, hal ini bukan menjadi keharusan. Tetapi, ini menjadi kewajiban untuk memitigasi peredaran Narkotika dan menyatakan perang terhadap Narkotika.
"Ketika kita berperang dengan narkotika, otomatis kita harus bersih dulu dari narkotika," pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
