Warga Patungan Perbaiki Jalan Rusak di Pangandaran, Pemerintah Kapan Turun Tangan?

Yang membuat kondisi ini terasa miris, warga bahkan harus merogoh kocek sendiri demi mendapatkan akses jalan yang lebih layak.
Besaran iuran pun tidak ditentukan. Warga maupun para donatur memberikan bantuan seikhlasnya.

“Ada yang memberikan Rp50 ribu sampai Rp150 ribu,” katanya.

Bantuan juga datang dari sejumlah pihak, termasuk pengusaha dan aparat di tingkat lingkungan. Namun, menurut Usup, bantuan dari kepala dusun bahkan menggunakan uang pribadi, bukan anggaran desa.

“Kalau ada dana, kami maju. Jadi sementara sambil menunggu anggaran dari pemerintah,” tuturnya.

Lantas, sampai kapan warga harus patungan?
Pertanyaan itu menjadi salah satu kegelisahan masyarakat. Sebab, warga mengaku sudah menunggu perbaikan jalan tersebut sejak beberapa tahun lalu.

Bahkan, rencana pembangunan disebut sudah muncul sejak 2024. Namun hingga kini, perbaikan menyeluruh yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.

Kondisi jalan yang rusak tentu bukan sekadar persoalan kenyamanan. Ruas tersebut menjadi jalur penghubung dua desa sekaligus akses aktivitas masyarakat setiap hari. Termasuk menjadi akses anak-anak menuju sekolah.

Ketika hujan turun, persoalan semakin pelik. Jalan yang rusak membuat perjalanan warga menjadi lebih sulit dan berpotensi membahayakan pengguna kendaraan.

“Jalan ini merupakan penghubung dua desa dan akses masyarakat, termasuk anak sekolah. Tentu kami berharap jalan ini segera diperbaiki secara layak karena sangat dibutuhkan,” ujar Usup.

Semangat warga memperbaiki jalan secara swadaya patut diapresiasi. Namun, gotong royong masyarakat jangan sampai berubah menjadi tanda bahwa pemerintah boleh lepas tangan.

Patungan warga semestinya menjadi bukti bahwa jalan tersebut memang sangat dibutuhkan, bukan menjadi alasan pembangunan permanen kembali ditunda.
Kini masyarakat berharap Pemerintah Desa Legokjawa, Pemerintah Kabupaten Pangandaran hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera turun tangan.

Sebab, kalau warga sudah rela mengeluarkan uang sendiri untuk memperbaiki jalan yang menjadi akses publik, pertanyaannya tinggal satu: pemerintah kapan bertindak?

“Harapannya segera dibangun dengan lebih layak oleh pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkas Usup.

Editor: Irfan Ramdiansyah