LBH Ansor Kritik Keras Penanganan Batu Bara, Bupati Diminta Tak Hanya Pencitraan Tapi Tindakan Nyata

LBH Ansor Pangandaran juga mendesak agar pemerintah segera mempercepat pembersihan kawasan pesisir, melakukan mitigasi terhadap potensi pencemaran yang lebih luas, serta mempertimbangkan penetapan langkah tanggap darurat apabila kondisi di lapangan mengancam lingkungan, kesehatan warga, maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Miftah meminta pemerintah memastikan pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara berkala, memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada nelayan, pelaku usaha wisata, dan kelompok masyarakat lain yang terkena dampak.

"Bupati harus hadir di tengah masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan penanganan dampak tumpahan batu bara. Keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

LBH Ansor Pangandaran juga menegaskan bahwa proses penanganan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses pemulihan lingkungan sekaligus pertanggungjawaban dari pihak yang nantinya terbukti menjadi penyebab pencemaran.

Hingga berita ini ditulis, penanganan tumpahan batubara di kawasan pesisir Pangandaran masih menjadi perhatian publik. Warga berharap langkah konkret segera dilakukan agar dampak pencemaran tidak semakin meluas dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Editor : Irfan Ramdiansyah