LBH Ansor Kritik Keras Penanganan Batu Bara, Bupati Diminta Tak Hanya Pencitraan Tapi Tindakan Nyata

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Polemik tumpahan batu bara yang mencemari kawasan pesisir Pangandaran kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua LBH Ansor Pangandaran, Miftah Mujahid, S.H., yang menilai penanganan Pemerintah Kabupaten Pangandaran berjalan lamban dan belum menunjukkan hasil nyata.

Menurut Miftah, hingga hampir satu bulan sejak peristiwa tumpahan batubara terjadi, masyarakat belum melihat adanya upaya maksimal dalam membersihkan maupun mensterilkan kawasan yang terdampak pencemaran.

"Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pencitraan. Jangan sampai pencemaran semakin meluas karena lambannya penanganan," tegas Miftah.

Ia menilai Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriami, S.H., memiliki kewenangan strategis untuk memimpin koordinasi lintas instansi, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan terukur.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu hasil investigasi. Langkah-langkah konkret sesuai kewenangan harus segera dijalankan demi melindungi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

LBH Ansor Pangandaran juga mendesak agar pemerintah segera mempercepat pembersihan kawasan pesisir, melakukan mitigasi terhadap potensi pencemaran yang lebih luas, serta mempertimbangkan penetapan langkah tanggap darurat apabila kondisi di lapangan mengancam lingkungan, kesehatan warga, maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Miftah meminta pemerintah memastikan pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara berkala, memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada nelayan, pelaku usaha wisata, dan kelompok masyarakat lain yang terkena dampak.

"Bupati harus hadir di tengah masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan penanganan dampak tumpahan batu bara. Keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

LBH Ansor Pangandaran juga menegaskan bahwa proses penanganan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses pemulihan lingkungan sekaligus pertanggungjawaban dari pihak yang nantinya terbukti menjadi penyebab pencemaran.

Hingga berita ini ditulis, penanganan tumpahan batubara di kawasan pesisir Pangandaran masih menjadi perhatian publik. Warga berharap langkah konkret segera dilakukan agar dampak pencemaran tidak semakin meluas dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Editor : Irfan Ramdiansyah