DPRD Pangandaran Siap Bongkar Mandeknya Kuota 50 Persen PSDKU Unpad, RDP Segera Digelar

Pada masa kepemimpinan Bupati Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati Adang Hadari, kata Asep, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh. Mulai dari penyediaan lahan sekitar 20 hektare di Desa Cintaratu, berbagai kemudahan perizinan, hingga alokasi beasiswa sekitar Rp1 miliar untuk membantu mahasiswa asal Pangandaran.

Lebih dari itu, pada tahun 2017 lahir nota kesepahaman (MoU) yang memuat komitmen agar 50 persen kuota mahasiswa PSDKU Unpad diperuntukkan bagi putra-putri Pangandaran.

Namun seiring bergantinya kepemimpinan di lingkungan kampus maupun pemerintahan, komitmen tersebut kini dinilai mulai memudar. Asep bahkan menyoroti komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan pihak Unpad yang disebut tidak lagi seerat seperti saat awal kampus itu diperjuangkan.

"Di akhir-akhir ini memang kita rasakan hubungan komunikasi yang dulu sangat baik sekarang kurang. Kita tidak boleh lupa terhadap langkah strategis para pendahulu. Kalau itu dilupakan, komunikasi dan silaturahmi juga tidak akan terbangun," tegasnya.

Karena itu, DPRD Pangandaran berencana menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari tokoh masyarakat, pelaku sejarah pendirian PSDKU Unpad, mantan rektor, mantan kepala dinas yang terlibat sejak awal, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui SKPD terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Rektor Unpad saat ini.

"Kami ingin semuanya hadir. Jangan parsial. Semua harus duduk bersama agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi terbaik," kata Asep.

RDP tersebut diharapkan mampu mengurai benang kusut mengenai keberlanjutan komitmen kuota 50 persen bagi masyarakat lokal sekaligus mengembalikan semangat awal berdirinya PSDKU Unpad sebagai kampus yang lahir untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Pangandaran, di tengah kepemimpinan Bupati Hj. Citra Pitriyami.

Editor : Irfan Ramdiansyah