Dulu Dijanjikan untuk Anak Pangandaran, Kini Kuota Lokal PSDKU Unpad Kian Sulit Dipertahankan

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Polemik soal kuota mahasiswa lokal di Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran kembali mencuat. Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata  mengungkapkan bahwa komitmen awal yang memberikan porsi minimal 50 persen bagi putra-putri asli Pangandaran kini menghadapi tantangan besar.

PSDKU Unpad yang berdiri di Pangandaran awalnya digagas sebagai jalan keluar bagi keterbatasan akses pendidikan tinggi masyarakat pesisir. Kampus tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi lulusan SMA di Pangandaran dan wilayah Priangan Timur yang selama ini terkendala biaya maupun jarak untuk melanjutkan kuliah ke kota besar.

Menurut Jeje, perjuangan menghadirkan kampus Unpad di Pangandaran bukan perkara mudah. Saat proses pendirian berlangsung, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan berbagai lobi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak universitas agar kampus negeri ternama itu mau membuka program pendidikan di daerah wisata tersebut.

Saat itu, Rektor Unpad, menyetujui penempatan PSDKU di Pangandaran. Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat lokal, muncul kesepahaman agar setidaknya separuh kuota mahasiswa baru diisi oleh putra daerah Pangandaran.

Namun perjalanan komitmen tersebut tidak selalu mulus. Jeje mengaku pernah melayangkan protes saat kebijakan kuota lokal sempat mengalami kendala pada masa kepemimpinan .

“Zaman Bu Rina, tapi saya protes dan alhamdulillah setelah bertemu dan menjelaskan, akhirnya dikabulkan lagi, dan perjanjian tersebut berjalan lagi,” ujar Jeje.

Kini, menurut Jeje, tantangan yang lebih berat muncul setelah pergantian kepemimpinan Unpad. Ia menilai komunikasi terkait keberlanjutan kuota 50 persen bagi mahasiswa lokal semakin sulit dilakukan.

“Berdasarkan informasi, yang susah lagi sejak berganti rektor sekarang, yaitu Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita,” kata Jeje.

Melihat kondisi tersebut, Jeje mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan langkah khusus. Ia menilai Bupati Pangandaran saat ini perlu turun tangan langsung melakukan pendekatan kepada pihak rektorat agar semangat awal pendirian PSDKU tidak berubah arah.

Tak hanya itu, Jeje juga mengusulkan pertemuan khusus yang menghadirkan para tokoh yang terlibat dalam sejarah berdirinya PSDKU Unpad Pangandaran. Nama-nama seperti mantan Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, mantan Kadisdikpora Pangandaran Surman, hingga mantan Sekretaris Disdikpora Agus Nurdin dinilai perlu duduk bersama dengan pihak kampus saat ini.

Menurutnya, kehadiran para pelaku sejarah tersebut penting untuk mengingatkan kembali tujuan awal berdirinya kampus Unpad di Pangandaran, yakni membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

Dengan nada tegas, Jeje mempertanyakan manfaat keberadaan kampus negeri di Pangandaran apabila anak-anak daerah justru kesulitan mendapatkan ruang di kampus tersebut.

“Buat apa ada Unpad di Pangandaran kalau tidak memberi ruang pada anak-anak Pangandaran? Bukan untuk gagah-gagahan akhirnya,” tegasnya.

Pernyataan itu pun menjadi sorotan publik. Di tengah harapan besar menjadikan PSDKU Unpad sebagai motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia, isu kuota mahasiswa lokal kini menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian serius semua pihak.

Masyarakat Pangandaran pun menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan keberadaan kampus bergengsi tersebut tetap memberikan manfaat nyata bagi generasi muda lokal, sesuai cita-cita yang melatarbelakangi pendiriannya sejak awal.

Editor: Irfan Ramdiansyah