PPW Soroti Kasus Keracunan Massal di Bandung Barat, Desak Audit Program Pangan Pemerintah

BANDUNG, iNewsPangandaran.id - Public Policy Watch (PPW) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kasus keracunan makanan massal di Kabupaten Bandung Barat pada Senin, 22 September 2025.

Peristiwa ini mengakibatkan 72 warga harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Cipongkor dan 24 lainnya dirawat di RSUD Cililin. Keracunan tersebut terjadi saat kegiatan yang merupakan bagian dari program kerja unggulan pemerintah pusat.

Baca Juga

PPW Ungkap Tantangan dan Potensi Kebocoran dalam Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat

Insiden ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar kualitas, pengawasan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

1. Kualitas dan Keamanan Pangan

PPW menilai lemahnya mekanisme quality control dalam distribusi makanan. Menurut mereka, program berskala nasional seharusnya menjamin makanan yang diberikan aman, bergizi, dan layak konsumsi.

2. Pengawasan Rantai Distribusi

Dari pengadaan hingga penyajian, pengawasan dianggap tidak berjalan maksimal. Kasus ini mengindikasikan adanya celah dalam pengendalian mutu yang harus segera diperbaiki.

3. Tanggung Jawab Pemerintah

PPW menegaskan pemerintah pusat maupun daerah perlu bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Audit independen dinilai mendesak dilakukan untuk menemukan penyebab keracunan sekaligus memberi sanksi kepada pihak yang terbukti lalai.

4. Evaluasi Program Secara Menyeluruh

Selain penanganan insiden, PPW mendesak evaluasi komprehensif agar program tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.

Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan, S.H., menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah:

- Merilis hasil investigasi secara transparan kepada publik.

- Melakukan audit kualitas terhadap pemasok dan penyedia makanan.

- Melibatkan pakar kesehatan, lembaga pengawas independen, serta masyarakat sipil dalam perbaikan program.

- Mengalihkan fokus program dari sekadar kuantitas penerima manfaat menuju kualitas intervensi dan dampak terhadap kesehatan publik.

PPW menegaskan, kasus keracunan massal ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah.

Program nasional yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dikelola dengan pengawasan ketat dan berorientasi pada keselamatan publik.

“PPW siap mengawal proses evaluasi serta mendorong agar perbaikan kebijakan segera dilakukan, demi mencegah jatuhnya korban di masa mendatang,” tegas Azaz.

Editor : Irfan Ramdiansyah