Warga Desa Sukahurip Geruduk Kantor Desa, Tuntut Transparansi Pengelolaan Keuangan

Dalam audiensi tersebut, turut hadir unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta belasan personel kepolisian dan TNI yang berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Menanggapi tuntutan warga, Kepala Desa Sukahurip, Warsiman, menyebut bahwa audiensi ini muncul karena belum semua informasi tersampaikan secara merata ke masyarakat.

“Padahal, setiap rencana pembangunan selalu dimusyawarahkan dengan BPD. Mungkin tidak semua warga menerima informasi itu, jadi mereka datang untuk menanyakan langsung,” jelas Warsiman.

Terkait potongan 23 persen dari anggaran pembangunan, ia mengklarifikasi bahwa hal itu merupakan bentuk efisiensi karena desa tidak memiliki cukup anggaran untuk beberapa kebutuhan teknis.

“Itu bukan potongan pajak sembarangan. Kita efisiensikan sekitar Rp14 juta untuk menutup hal-hal yang tidak teranggarkan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas umum berupa lapangan voli dan tribun senilai Rp144 juta merupakan bentuk reward dari Kementerian Desa, yang juga terkena potongan pajak sebelum dialokasikan.

Menurut Warsiman, setelah dijelaskan secara terbuka, masyarakat mulai memahami dan berencana membuat rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah desa ke depannya.

“Nah, itu akan kami tunggu. Rekomendasi itu akan jadi dasar tindak lanjut kami ke depan,” pungkasnya.

Editor : Irfan Ramdiansyah