Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tidak Ikut Retreat Kemendagri

JAKARTA, iNewsPangandaran.id - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.
"Betul (surat instruksi Megawati)," ujar Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Bahkan, mereka yang sudah dalam perjalanan diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," bunyi surat tersebut.
Lebih lanjut, dalam instruksi kedua, Megawati menekankan pentingnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap menerima panggilan (stand by commander call).
Instruksi ini muncul di tengah dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian isi surat tersebut.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemendagri terkait instruksi tersebut dan pelaksanaan retreat di Magelang.
Editor : Irfan Ramdiansyah