Sistem Pengawasan Retribusi Wisata di Pangandaran Dinilai Lemah, PAD Terancam

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id – Sistem pengawasan retribusi wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mendapat sorotan tajam dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Rizky Fazri Gunawan, salah satu pengurus HIPMI Pangandaran, menilai pengelolaan retribusi wisata belum optimal akibat lemahnya pengawasan, yang berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Retribusi wisata seharusnya menjadi salah satu tulang punggung PAD, tetapi kenyataannya pengelolaan dan pengawasannya masih jauh dari harapan,” ungkap Rizky, Selasa (28/1/2025).

Baca Juga

Untuk Tingkatkan PAD, Bupati Pangandaran Dua Hari Dalam Seminggu Akan Pindah Kantor

Menurutnya, potensi besar sektor pariwisata Pangandaran belum dimanfaatkan secara maksimal karena sistem pengawasan hanya berjalan di momen tertentu, seperti akhir pekan atau musim liburan.

Rizky menyerukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk lebih transparan dalam pengelolaan PAD dari sektor pariwisata. Ia menilai pentingnya publik mengetahui secara rinci pemasukan dan alokasi dana dari retribusi wisata.

“Kalau wisata sedang ramai, masyarakat perlu tahu berapa besar kontribusinya ke PAD dan untuk apa dana tersebut digunakan,” tegas Rizky.

Editor : Irfan Ramdiansyah