Terkait Putusan MK, KPU Pangandaran Akan Ikuti Arahan KPU RI

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Putusan Mahkamah Konstirusi (MK) yang merubah syarat pencalonan untuk Pilkada 2024, lima partai politik (parpol) di Kabupaten Pangandaran bisa mengusung pasangan calon sendiri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Yakni, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB dan PAN.

Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan dari KPU RI mengenai perubahan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya terkait persyaratan pencalonan.

"Kami (KPU Pangandaran) akan memedomani keputusan MK terkait syarat pencalonan dan dukungan partai politik," ucapnya, Jumat 23 Agustus 2024.

Muhtadin mengungkapkan, bahwa pihaknya pun masih menunggu surat dinas atau keputusan dari KPU RI terkait petunjuk teknis perubahan tersebut.

"Perubahan ini berpengaruh pada pencalonan di Pangandaran yang masuk dalam kategori putusan MK, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara 250 hingga 500 ribu," ujarnya.

Menurutnya, syarat minimal dukungan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangandaran adalah 8,5% dari suara pemilu terakhir.

Dengan kata lain, partai politik yang memperoleh minimal 8,5% suara Pemilu bisa mengusung pasangan calon sendiri.

"Ini setara dengan minimal empat kursi di DPRD Pangandaran. Sehingga partai yang memiliki jumlah kursi tersebut dapat mengusung calonnya secara mandiri," ungkapnya.

Sebagai informasi, perolehan kursi di DPRD Pangandaran didominasi oleh PDI Perjuangan dengan 16 kursi, disusul oleh Golkar dengan 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PKB 5 kursi, PAN 4 kursi, PKS 3 kursi dan PPP 2 kursi.

Editor : Irfan Ramdiansyah