Kabupaten Pangandaran Masuk Jadi Kategori Nindya, Terkait Kabupaten Layak Anak (KLA)

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Kabupaten Pangandaran Jawa barat masuk dan lolos menjadi kategori Nindya, berdasarkan Verifikasi laporan Administrasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) RI secara hybrid terkait Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan anak dari mulai dasar dan perkembangannya semua sudah tercukupi berdasarkan penilaian yang dilakukan secara daring bertempat di Pendopo alun-alun Parigi.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupatem Pangandaran Ida Nurlaela Wiradinata mengatakan, pihaknya bersama tim gugus tugas mengikuti kegiatan verifikasi laporan administrasi secara hybrid terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

"Alhamdulillah Kabupaten Pangandaran naik tingkat dari madya ke Nindya, mudah-mudahan di akhir jabatan Bupati Jeje Wiradinata nanti sudah bisa utama (KLA)," kata Ida Nurlaela Wiradinata.

Lebih lanjut Ida Nurlaela menambahkan, dari kegiatan zoom bersama Kementrian PPPA, Kabupaten Pangandaran dinyatakan bagus dalam laporan administrasi dan masuk kategori Nindya, selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan.

"Sesuai dengan perencanaan di Bappeda yang terukur dan terencana termasuk anggarannya, menjadi kebanggaan bersama KLA, kita bisa lolos menjadi tingkat Nindya yang barometer nya bukan hanya laporan saja main sulap itu tidak bisa, tetapi sesuai dengan DPA secara terencana di masing-masing SKPD, indikator penilaian yang telah terpenuhi dengan baik faktual dilapangan juga," jelas Ida Nurlaela.

Masih kata Ida Nurlaela, sebagai kabupaten bungsu di Jawa Barat, tahun 2019 saja Pangandaran menjadi Kabupaten DOB terbaik se Indonesia, tentu pemerintahannya tertata dengan baik dan sekarang meningkat di tahun 2023 ini.

Semua kebijakan Pemda dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran lebih maksimal lagi.

"Sektor yang dilihat di KLA itu terkait kewenangan Hak anak, saya sebagai ketua P2TP2A menyikapi betul Permasalahan yang ada, kasus per kasus dengan bekerjasama pihak terkait ada Polres Kanit PPA, Tim gugus tugas, juga Media Massa yang mempromosikan terus, Alhamdulillah semua tertangani dengan baik walaupun masih ada hal yang perlu perbaikan lagi untuk menuju Pangandaran lebih sejahtera,"pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Pangandaran Heri Gustari mengatakan, kategori KLA itu ada tingkatan Pratama, madya, Nindya, dan utama (KLA).

" Saat ini kita di dalam verifikasi administrasi tadi oleh Kementrian PPPA RI sudah menjadi Nindya dan satu tingkat lagi menjadi utama atau KLA," ucapnya.

Indikatornya Nindya itu yakni kebutuhan anak dari mulai dasar dan perkembangannya semua sudah tercukupi, dan kalau Pratama atau Dasar hanya kebutuhan dasarnya saja yang tercukupi.

Heri Gustari juga menjelaskan, dari tingkatan madya juga sudah lepas dari hasil verifikasi penilaian oleh kementrian PPPA RI, bisa tercapai dengan nilai 741,21 itu sudah melampaui standar RPJM minimal yakni 500 dan maksimal 1000.

"Target kita sudah melampaui, harapan kedepan mudah-mudahan anak-anak di Pangandaran semua kebutuhannya tercukupi baik itu kebutuhan dasar disisi kesehatan, pendidikan, dan tidak lagi ada anak-anak yang terlantar pendidikan kedepan, dengan adanya KLA ini anak-anak di Pangandaran semua kebutuhannya tercukupi," tutupnya.

Editor : Irfan Ramdiansyah