PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Tak tanggung-tanggung! Sebanyak 3.129.176 batang rokok ilegal dan 1.880 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal dimusnahkan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Barang ilegal hasil penindakan selama periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026 tersebut memiliki nilai mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp2,4 miliar.
Pemusnahan ini merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Bea Cukai Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Ciamis, TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Finari Manan, mengatakan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, barang tersebut telah ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).
"Ini adalah barang-barang yang kita tindak dari periode Oktober 2025 sampai dengan Oktober 2026," kata Finari.
Dia merinci, untuk hasil tembakau terdapat sebanyak 3.129.176 batang rokok ilegal dengan nilai barang sekitar Rp4,6 miliar. Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,3 miliar.
Sementara untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA), jumlahnya mencapai 1.880 botol atau setara sekitar 1.069,41 liter.
Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp161 juta, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp82 juta.
"Jadi secara keseluruhan total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp4,8 miliar dan potensi kerugiannya sebesar Rp2,4 miliar," ungkapnya.
Tak hanya itu, penindakan terhadap barang ilegal tersebut juga menghasilkan sanksi administrasi berupa denda dengan total mencapai kurang lebih Rp248 juta.
Besarnya jumlah barang bukti yang dimusnahkan sekaligus menunjukkan masih adanya peredaran rokok dan minuman beralkohol ilegal yang menjadi sasaran pengawasan aparat.
Melalui kegiatan bertajuk Gempur Rokok Ilegal tersebut, Bea Cukai bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berupaya memperkuat pengawasan serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal.
Namun, pemberantasan tentu tidak cukup hanya dengan menyita dan memusnahkan barang bukti. Pengawasan jalur distribusi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredarannya juga menjadi bagian penting agar praktik serupa tidak terus berulang.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
