Tak hanya itu, kebijakan cukai terhadap vape juga menjadi salah satu perhatian MUI. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, cukai tinggi diberlakukan bukan semata-mata untuk mengejar pendapatan negara, melainkan membatasi akses masyarakat terhadap produk tersebut.
"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," kata Ni’am, dikutip dari keterangan MUI, Sabtu (14/11/2026).
Dia menyebut, penerimaan cukai vape yang diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun dinilai tidak sebanding dengan beban biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaannya.
Persoalan lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan perangkat vape untuk mengedarkan narkotika cair.
Berdasarkan temuan di lapangan, rokok elektrik disebut kerap menjadi satu-satunya perangkat yang digunakan dalam praktik peredaran narkoba jenis tersebut.
Atas berbagai pertimbangan itu, Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzari'ah, yakni menutup jalan menuju keburukan, serta prinsip li al-wasa'il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuannya.
MUI pun mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna aktif vape, agar menghentikan kebiasaan tersebut.
Anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman atau bisa menjadi solusi untuk berhenti merokok juga diminta untuk diluruskan.
Pasalnya, cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi merusak sistem saraf manusia.
"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," kata Ni’am.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
