JAKARTA, iNewsPangandaran.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) ternyata tak serta-merta membuat seluruh haknya sebagai orang nomor dua di Indonesia ikut hilang.
Meski mengakhiri masa jabatan lebih awal, Gibran berpotensi tetap mendapatkan uang pensiun hingga 100 persen dari gaji pokok terakhir, berikut sejumlah fasilitas dari negara.
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Ketentuan mengenai hak mantan wakil presiden tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Kecuali, MPR secara tegas menetapkan pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.
Artinya, status pemberhentian menjadi salah satu hal penting yang menentukan hak keuangan mantan wakil presiden.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
